Jakarta, (18/11). Akurasi data desil masyarakat penerima bantuan sosial (bansos), jadi perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe. Dinilai olehnya, bahwa perubahan kategori desil yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan, perlu segera dievaluasi agar tidak berdampak pada penyaluran bantuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Shadiq, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Diungkapkan oleh Shadiq, terdapat keluhan masyarakat terkait perubahan kategori desil, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil 3 berubah menjadi desil 6. Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat kehilangan akses terhadap bantuan sosial yang sebelumnya diterima.
“Ada orang desa itu waktu diajak untuk royong dia tidak datang. Ada orang desa itu yang tidak bermasyarakat, kalau yang tidak bermasyarakat itu dikucilkan desilnya sekarang 4 atau 3 dijadikan desil 6 atau 7. Sehingga dia tidak menerima, tidak menerima bantuan gara-gara desil itu dan merubah desil ini bukan persoalan yang gampang,” ujar Shadiq.
Menurut dia, persoalan pendataan juga tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik di tingkat desa. Perbedaan hubungan antara masyarakat dengan pimpinan desa dinilai dapat memengaruhi respons terhadap keluhan warga, termasuk ketika mereka berupaya mengajukan perubahan data.
Disebutkan olehnya, bahwa persoalan perubahan desil bukan hanya terjadi pada satu kategori. Fakta di lapangan terdapat pula masyarakat yang mengalami perubahan dari desil 8 menjadi desil 4. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemutakhiran data agar kategorisasi masyarakat benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya.
“Ini di masyarakat kita sekarang memang suatu hal yang sangat diharapkan oleh mereka untuk dapat dirubah. Karena banyak sekali desil-desil itu dari desil 3 berubah menjadi desil 6. Ada yang dari desil 8 berubah menjadi desil 4. Jadi, ini kalau kita lihat memang faktanya seperti itu di lapangan,” katanya.
Diharapkan Shadiq, Mensesneg dapat meneruskan persoalan tersebut kepada instansi terkait, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, untuk mengevaluasi serta membenahi mekanisme pendataan desil.
“Jadi kami berharap kepada Sesneg, apa yang disampaikan Pak Rafidin tadi kami sangat mendukung dan kemudian melalui Sesneg nanti apakah itu BPS, apakah itu Kementerian Sosial, untuk dapat membenahi ini secepatnya supaya jangan ada isu-isu yang tidak diinginkan atau tidak dapat melayani masyarakat di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini,” pungkasnya.
Diharapkan juga olehnya, pembenahan data dapat dilakukan secara cermat dan responsif sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial tidak kehilangan haknya akibat ketidaksesuaian data. (JHL.7)