Ruteng, (24/8). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus memberikan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas menangani korban pascagempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruteng, Flores, NTT, Jumat (21/8/2026).
"Para nakes telah bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Karena itu, dukungan pemerintah tidak cukup hanya berupa insentif, tetapi juga perlu memastikan kebutuhan kesehatan dan kebugaran para tenaga medis selama menjalankan tugas," ujar Irma.
Dimintai juga oleh Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II itu, supaya Kementerian Kesehatan maupun BPOM memperhatikan nakes yang sudah bekerja sangat keras hari ini dan itu perlu mendapat perhatian.
"Bukan hanya sekadar insentif, tapi juga vitamin. Jangan sampai mereka ambruk saat mengurus orang sakit,” ungkap Irma.
Selain kesejahteraan nakes, disoroti oleh Irma, mengenai kesiapan infrastruktur pendukung fasilitas kesehatan, khususnya ketersediaan dan kelayakan mesin diesel atau generator listrik rumah sakit. Menurutnya, pasokan listrik menjadi fasilitas vital yang harus dipastikan berfungsi, terlebih ketika rumah sakit berada dalam situasi darurat akibat bencana.
Diakui, bahwa Ia menerima laporan mengenai kondisi mesin diesel rumah sakit di sejumlah daerah yang bermasalah dan tidak memenuhi standar operasional.
“Terkait dengan satu lagi yang menurut saya penting, diesel rumah sakit di seluruh Indonesia bermasalah. Banyak yang dieselnya itu tidak memenuhi syarat dan itu penting sekali untuk diperhatikan,” ujarnya.
Mengingat pengadaan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kemenkes, Irma mendorong adanya koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi. Menurutnya, kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena adanya efisiensi transfer ke daerah yang berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan secara mandiri.
“Karena Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan diesel, sementara transfer daerah kita sama-sama tahu sedang ada efisiensi sehingga mereka juga tidak mampu. Tapi tolong hal ini dikomunikasikan dengan kementerian lain agar bisa membantu penyelesaian masalah tersebut,” pungkasnya. (JHL.7)
