Manggarai Barat, (06/7). Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan komitmen untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) agar dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat pusat, khususnya memalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Hal tersebut disampaikan anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu saat kunjungan kerja Banggar ke Provinsi NTT yang bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Jum'at (3/7/2026).
Disebutkan Julie, bahwa keterbatasan waktu pertemuan, tidak mengurangi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan secara lengkap.
"Para bupati dan wali kota bisa menyampaikan aspirasi atau masukan, dengan tembusan kepada kami agar bisa kami kawal. Kami siap mengawal aspirasi ini untuk seluruh NTT," ujar Julie.
Dalam kesemaptan tersebut, ditekankan juga oleh Julie, bahwa dirinya bersama anggota Banggar dari dapil NTT I, yakni Anita Jacoba Gah, siap memastikan seluruh masukan daerah tidak berhenti di tingkat kunjungan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran di pusat.
“Di NTT dengan total 13 kursi, hanya kami berdua yang di Banggar. Jadi kami bersedia untuk mengawal seluruh NTT,” tegasnya.
Lebih lanjut, dimintai olehnya, agar pemerintah daerah dapat menyampaikan dokumen tertulis apabila belum sempat disampaikan secara langsung dalam forum. Menurutnya, hal tersebut penting agar setiap usulan dapat terdokumentasi dan diperjuangkan secara lebih sistematis.
“Kalau memang tidak sempat diserahkan, silakan kirim PDF ke kami juga. Rata-rata kepala daerah di sini punya nomor telepon saya dan Bu Anita,” kata Julie.
Ditambahkan juga oleh Julie, bahwa seluruh aspirasi nantinya akan dibawa dan disampaikan dalam pembahasan di tingkat nasional, termasuk kepada pemerintah pusat.
“Nanti kami yang akan titipkan pesan dan masukan dari bapak-ibu kepada Presiden. Kami tidak mau nasib NTT terus tidak menentu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan peran Banggar dalam memperjuangkan kepentingan daerah untuk memperkuat advokasi anggaran bagi Provinsi NTT, khususnya dalam memastikan pemerataan pembangunan dan keberpihakan fiskal dari pemerintah pusat. (JHL.7)
