Jakarta, 17 Agustus. Dalam rangka peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyampaikan catatan evaluasi terkait pelaksanaan sistem hukum di Indonesia.

Taufik Basari menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023 masih terdapat banyak kelemahan dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya profesionalisme aparat hukum dan adanya ketentuan-ketentuan yang memerlukan peninjauan ulang.

"Bagaimana penanganan secara profesional setiap peristiwa hukum yang terjadi. Beberapa waktu lalu sempat ramai isu no viral no justice. Jadi kalau tidak viral tidak ada penanganan serius. Ini harus menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan," ungkap Taufik.

Taufik Basari juga menyoroti perbedaan pandangan antara pimpinan dan penegak hukum di tingkat bawah yang menjadi penyebab isu "no viral no justice".

"Masalah ini terjadi karena yang di bawah berbeda pandangan dengan yang sudah dirumuskan di tingkat atas oleh aparat penegak hukum. Ketika itu viral sampai kepada petinggi Polri, langsung bisa diselesaikan. Nah harusnya kesadaran itu muncul sejak dari bawah. Tidak harus menunggu perhatian dari atas," tegasnya.

Namun, Taufik Basari juga memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo karena upayanya dalam melakukan perbaikan di institusi Polri.

"Kita perlu memberikan dukungan yang penuh bagi Kapolri agar bisa mengendalikan ini semua, untuk melakukan perbaikan ke depan. Termasuk juga Kejaksaan Agung dan proses peradilan, secara umum menunjukan perbaikan meskipun masih ada satu dua kasus yang harus kita selesaikan," tambah Taufik Basari.