Jakarta, (16/5). Rudianto Lallo, yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI, mengingatkan Polri agar tidak mudah menjerat masyarakat dengan pidana dan menyeretnya ke meja hijau. Hal itu ditegaskan menggapi kasus pidana yang menjerat seorang pelaku UMKM, Firli Norachim, pemilik Toko Mama khas Banjar.

Terkait, kasus Firli yang dijerat UU Perlindungan Konsumen dan diseret ke meja hijau lantaran tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Tokonya menjual olahan hasil laut dan sirup khas Banjar, Kalimantan Selatan.

"Ini pelajaran berharga agar institusi kepolisian, agar betul-betul kasus mana yang perlu di ajukan ke meja hijau dan kasus yang tidak perlu dimejahijaukan, tidak perlu dibawa ke pengadilan" kata Rudianto, Jumat (16/5/2025).

Dinilai oleh Legislator Partai NasDem itu, pelaku UMKM semestinya diberi kesempatan dan dilindungi, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Jika terjadi pelanggaran, menurutnya, bisa dibina dan diberikan pemahaman. "Kan bisa dibina, diberi pemahaman untuk kemudian melengkapi kekurangan. Misalkan kekurangan label halalnya, dan sebagainya, atau masa kedaluwarsanya," tegasnya.

Rudianto turut prihatin dengan kasus tersebut, Ia berpendapat pemidanaan tidak terlalu mudah dilakukan oleh penegak hukum.

"Bayangkan saja, negara memberi ruang besar kepada pelaku UMKM, sampai ada Kementerian UMKM. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan ekonomi di saat situasi sulit seperti ini," tegasnya.

Dikatakan olehnya, kasus tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, karena seolah-olah pasal dipakai untuk mencari kesalahan. "Ini yang menjadi pembelajaran kepada institusi, polda-polda lain, untuk tidak menjadikan UU yang sebenarnya bisa diselesaikan secara restorative justice, diselesaikan secara kekeluargaan," katanya.

Menurut Rudianto, kasus tersebut tidak layak disidangkan di pengadilan, karena kasus-kasus serupa harus ditangani menggunakan pendekatan restorative justice.

Lebih lanjut, diharapkan oleh Rudianti, majelis hakim yang menangani perkara Toko Mama Khas Banjar tersebut bisa arif dan bijaksana.

"Cukup pelanggaran administrasi saja ini kan. Tidak layak, tidak pantas, dan tidak adil kalau dihukum. Itu menurut saya sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan," tegasnya. (JHL.556)