Syarief Alkadrie Soroti Ketidakadilan dalam Lomba Cerdas Cermat MPR
Jakarta, (13/5). Anggota DPR RI dari Daerah
Pemilihan Kalimantan Barat, Syarief Abdullah Alkadrie, meminta penyelenggara
dan dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI segera meminta maaf
kepada peserta dan masyarakat Kalimantan Barat menyusul polemik penilaian yang
viral di media sosial.
Dinilai oleh Syarief, bahwa keputusan juri dalam
babak final lomba tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan karena terdapat
jawaban peserta yang dianggap salah dan dikurangi poin, namun jawaban serupa
dari tim lain justru dinilai benar.
“Saya minta kepada Dewan Juri dan Penyelenggara
untuk secepatnya meminta maaf kepada sekolah yang bersangkutan dan juga kepada
masyarakat Kalbar,” tegas Syarief,
Selasa (12/5/2026).
Ia juga meminta agar dilakukan peninjauan ulang
terhadap hasil perlombaan apabila terbukti jawaban peserta sebenarnya benar
sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang benar jawabannya sesuai dengan apa
yang disampaikan peserta dan itu memang benar, maka diputar ulang,” ujarnya.
Menurut Syarief, polemik tersebut seharusnya dapat
diselesaikan secara objektif dengan melakukan evaluasi ulang terhadap rekaman
pertandingan dan penilaian dewan juri.
“Yang saya lihat itu betul, yang dijawabkan oleh
peserta seharusnya itu dibatalin saja atau diberi nilai yang sama. 100 atau
sama-sama 10 sehingga tidak ada yang dirugikan,” katanya.
Polemik LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan
Barat sebelumnya menjadi perhatian publik setelah video protes salah satu
peserta dari SMAN 1 Pontianak viral di media sosial.
Dalam video tersebut, peserta mempertanyakan
keputusan juri yang memberikan pengurangan poin atas jawaban mereka, sementara
tim lain dengan jawaban serupa justru memperoleh nilai penuh.
Kasus tersebut memicu kritik luas dari masyarakat
karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan sportivitas dalam kompetisi
pendidikan yang membawa nama lembaga negara. Banyak warganet memberikan
dukungan kepada peserta yang menyampaikan protes secara terbuka dan santun di
hadapan dewan juri.
Menanggapi polemik itu, MPR RI sebelumnya telah
menyampaikan permintaan maaf dan melakppukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan. Dewan juri dan pembawa acara dalam lomba tersebut juga dinonaktifkan
sementara untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan.
Diharapkan Syarief, kejadian serupa tidak kembali
terulang dalam kegiatan pendidikan maupun sosialisasi kebangsaan yang
melibatkan generasi muda. Ditegaskan olehnya, bahwa transparansi dan keadilan
harus menjadi prinsip utama dalam setiap kompetisi yang diselenggarakan lembaga
negara. (JHL.7)