Jakarta, (02/6). Perbaikan ekosistem pendidikan vokasi di tanah air harus secara konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan peningkatan kompetensi lulusannya di pasar kerja.

“Langkah pemberian sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis, namun harus diikuti dengan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Pada 2026, Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan kuota bantuan program sertifikasi bagi total 250.000 murid SMK di seluruh Indonesia.

Bantuan tersebut dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu 150.000 murid untuk Sertifikasi Kompetensi (keahlian) dan 100.000 murid untuk Sertifikasi Bahasa Asing. Langkah itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing lulusan vokasi.

Di tengah masih tingginya angka pengangguran lulusan SMK, dinilai oleh Lestari, program tersebut belum cukup tanpa penguatan keterhubungan antara pendidikan dan industri.

“Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri harus konsisten direalisasikan untuk menekan angka pengangguran,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 7,74%, tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

Meski ada penurunan dari 8,63% pada Agustus 2025, kontribusi lulusan SMK terhadap total pengangguran nasional masih sebesar 22,35%, menduduki peringkat kedua setelah lulusan SMA. Kesenjangan keterampilan menjadi salah satu penyebab utama.

Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2023 menunjukkan sekitar 57,3% pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, berpendapat bahwa upaya mewujudkan link and match antara program pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia usaha, harus terus ditingkatkan.

“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik,” tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Diingatkan oleh Rerie, bahwa berbagai langkah peningkatan kualitas pendidikan vokasi harus dipastikan keberlanjutannya dengan perencanaan yang matang.

“Di tengah dinamika perekonomian dunia yang dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca peluang dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan baik,” pungkas Rerie. (JHL.7)