JAKARTA (7 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta pemerintah segera memperbaiki Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang dinilai sudah tidak layak digunakan akibat kerap dilanda banjir.

Bahkan, ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan pembangunan fasilitas baru yang lebih memadai untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025.

“Kita memperhatikan bahwa KKHI ini sudah enggak layak. Kemarin disampaikan oleh perwakilan Kemenkes bahwa KKHI bawahnya banjir dan tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini akan menjadi pertimbangan kita semua,” ujar Sri Wulan dalam rapat koordinasi Komisi VIII DPR dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu menambahkan, jemaah haji sering kali mengeluhkan enggan dirujuk ke fasilitas kesehatan lain karena terkendala bahasa dan budaya. Maka KKHI diharapkan menjadi fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan jemaah untuk mendapatkan perawatan medis.

“Kita tahu jemaah kita sering kali enggan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi karena kendala bahasa dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan yang layak di lingkungan jemaah menjadi sangat penting untuk memberikan rasa nyaman,” tambah Sri Wulan.

Selain itu, terdapat masalah kekurangan tenaga medis dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di tiga lokasi penting dalam rangkaian haji, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Ia menegaskan pentingnya peningkatan jumlah dan distribusi tenaga medis untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

“Dalam pelaksanaan ibadah haji yang lalu, kita melihat betapa kompleksnya permasalahan yang terjadi, terutama terkait pelayanan medis. Banyak jemaah yang membutuhkan perawatan, namun karena keterbatasan tenaga medis, layanan dilakukan di jalan-jalan tanpa penanganan yang optimal,” ungkapnya.

Ia juga menilai koordinasi antara tenaga medis juga menjadi tantangan. Dalam satu rombongan haji yang terdiri dari beberapa bus, tenaga medis terkadang hanya ditempatkan di salah satu bus, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan.

“Kalau ada yang sakit di bus lain, akan sulit untuk mendapatkan penanganan cepat. Penambahan tenaga medis harus dilakukan agar mereka bisa ditempatkan di setiap bus atau titik penting,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Sri Wulan juga mengingatkan pentingnya pemerataan layanan oleh maskapai penerbangan yang memberangkatkan jemaah haji. Ia berharap ada standar pelayanan yang seragam demi kenyamanan para jemaah.

Komisi VIII DPR, kata dia, akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi jemaah haji demi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. (safa/*)