Jakarta, (19/3). Komisi XIII DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan pengelolaan Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran.

"Sebenarnya saya memberikan telaah yang luar biasa terhadap masalah ini (pengelolaan GBK)," dikatakan oleh anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dengan PPK GBK dan PPK Kemayoran, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Disampaikan olehnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  pernah menyelidiki pengelolaan keuangan GBK pada 2020.

"Saya rasa begini saja lah, saya melihat KPK sudah pernah turun tangan, dalam hal pengelolaan dana GBK ini," ujarnya.

Disampaikan oleh Muslim, masyarakat perlu mengetahui pengelolaan GBK dengan asetnya yang sangat besar. Pengelolaan keuangan kompleks olahraga milik negara itu harus transparan.

"Saya melihat di tahun 2020 saja, perkiraan Rp347 triliun aset GBK. Itu 2020, ini 2025 mungkin sudah mencapai Rp400 triliun lebih," tandasnya. (JHL.476)