Jakarta, (14/5). Shadiq Pasadigoe, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Ia menilai bahwa insiden tersebut bukan sekadar kekisruhan sesaat, tetapi sebagai tanda-tanda sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan yang masih menyimpan banyak kelemahan.

“Kita sangat berharap sistem pemasyarakatan yang benar-benar manusiawi dan berfungsi mendidik warga binaan. Tapi yang kita lihat sekarang, lapas masih jauh dari kata ideal. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa masih banyak yang harus dibenahi,” ujar Shadiq dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Ditambahkan juga oleh Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawah Lunto, dan Kota Solok) itu, kerusuhan yang terjadi harus menjadi peringatan bahwa sistem pengelolaan lapas tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.

"Seperti pepatah Minangkabau mengatakan, 'Tatumpuak di ateh indak bapucuak, tagak di bawah indak baurek' (Jika suatu sistem tidak memiliki arah dan pegangan, maka akan mudah terguncang dan rusak)," tegas Shadiq.

Disampaikan juga oleh Mantan Bupati Tanah Datar dua periode, pembenahan lapas haruslah berpijak pada falsafah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

"Namun dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan masih terjebak dalam pendekatan represif, bukan rehabilitatif. Kita butuh pendekatan dan harus memperbaiki dari sistem dan niat yang ada dalam tubuh institusi ini sendiri,” tandasnya.

Selain itu, mengenai pentingnya manajemen konflik dan pembinaan sumber daya manusia di lapas, juga disoroti oleh Shadiq. Dalam konteks Sumatra Selatan, ditegaskan olehnya bahwa semua unsur, baik Kementerian Hukum, aparat keamanan, hingga pengawasan dari DPR, harus bahu-membahu menciptakan lapas yang aman, manusiawi, dan berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan tempat pembalasan.

"Oleh karena itu saya minta kementerian terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan, termasuk sistem pengawasan internal, pelatihan petugas, dan perbaikan infrastruktur. Jangan sampai ini bagaikan api dalam sekam yang terus membara dan suatu saat bisa meledak lebih besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti yang dipicu oleh razia HP, yang dilakukan oleh petugas sejak malam sebelumnya, terjadi pada Kamis (8/5) pagi. Ketegangan yang meningkat berujung pada kerusuhan besar yang mengakibatkan sejumlah fasilitas lapas mengalami kerusakan berat. Pihak lapas akhirnya meminta bantuan dari Polres, Kodim, dan Brimob untuk mengendalikan situasi. (JHL.551)