Jakarta, 5 Juli. Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) perlu ditindak tegas apalagi jika terdapat keterlibatan oknum aparat. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni dalam keterangannya. Ia mendorong aparat penegak hukum jika dalam kasus TPPO ada oknum aparat yang bermain harus diberantas habis tidak peduli itu merupakan oknum TNI atau Polri.

Selain mendukung pemberantasan praktik TPPO, bagi legislator dari Partai NasDem itu penanganan Pekerja Migran Indonesia harus lebih diseriusi lagi. Menurutnya pelaku pengirim PMI illegal ke luar negeri harus diproses secara hukum.

“Itulah para oknum dan pelaku mafia pengiriman tenaga kerja ilegal yang sangat memprihatinkan. Maka itu saya minta tolong sama Pak Mahfud untuk sikapi ini secara serius dan harus berantas semuanya,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Polhukam), Mahfud MD mengatakan sebanyak 14 PMI tertahan di rumah sakit luar negeri karena ginjalnya dijual. Hal ini dilanjutkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai sindikat perdagangan orang yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri serta beberapa lembaga lain yang juga termaksud didalamnya.

“Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga, sudah dari tiga tahun lalu kenapa mereka terus jadi kelompok the untouchable di negeri ini, karena selalu dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan dan ini era keterbukaan,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani.