Jakarta, (22/4). Anggota Komisi IX DPR RI, Irma
Suryani, melontarkan kritik terhadap lemahnya pengawasan produk yang dilakukan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik pada tahap pre-market maupun
post-market.
Menurut Irma, hingga kini belum terlihat langkah
nyata, baik dalam pencegahan maupun penindakan di lapangan, termasuk sinergi
dengan aparat penegak hukum.
“Saya belum melihat bentuk pencegahan itu seperti
apa. Begitu juga dengan penindakan, saya belum dengar ada langkah konkret di
lapangan, termasuk bersama kepolisian,” ujar Irma, Selasa (21/4/2026).
Dinilai olehnya, bahwa lemahnya pengawasan tersebut
berdampak pada masih maraknya peredaran produk berbahaya di masyarakat. Mulai
dari makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih hingga
obat-obatan ilegal yang beredar luas.
“Kita tahu makanan yang mengandung GGL masih
beredar dan belum ditarik. Begitu juga obat-obatan yang membuat teler, bahkan
ada yang mengandung narkoba, masih sangat luas beredar,” ungkapnya.
Tak hanya itu, disoroti juga oleh Irma, mengenai peredaran
rokok ilegal serta kosmetik rumahan yang diproduksi tanpa pengawasan ketat dan
mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.
“Rokok ilegal merajalela. Kosmetik juga banyak
dibuat di rumah-rumah, bahkan oleh oknum tertentu, dan mengandung bahan
berbahaya seperti merkuri,” jelas
politisi Partai NasDem tersebut.
Legislator NasDem dari Dapil Sumsel II itu turut
menyinggung penggunaan bahan berbahaya lain seperti boraks dan pewarna makanan
ilegal, serta dugaan kontaminasi pada produk perikanan yang dinilai belum
ditangani secara optimal.
Ia mengingatkan, lemahnya pengawasan ini tidak
hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban
layanan kesehatan nasional.
“Kalau promotif dan preventif tidak berjalan, maka
angka kuratif akan tinggi. Ini yang akhirnya berdampak pada defisit BPJS
Kesehatan,” tandasnya. (JHL.7)
