Jakarta, (15/4). Disoroti oleh Ketua Komisi IX DPR
RI, Felly Estelita Runtuwene, mengenai kinerja perusahaan BUMN menyusul belum
tuntasnya pembayaran pesangon eks karyawan Merpati Nusantara Airlines yang
telah berlarut-larut.
“BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada di mana
negaranya untuk hadir dalam situasi seperti ini?” tegas Felly dalam RDP Komisi IX DPR RI dengan
Ditjen PHI Jamsos Kemnaker dan Dirut Human Capital SDM BP BUMN, di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Kasus ini kembali mencuat setelah para eks karyawan
Merpati mengadu ke DPR, karena hak pesangon mereka belum juga dibayarkan, meski
prosesnya telah berlangsung bertahun-tahun sejak maskapai tersebut berhenti
beroperasi. Kondisi ini menambah daftar panjang persoalan ketenagakerjaan di
BUMN yang belum terselesaikan.
Situasi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya tata
kelola dan pengawasan di tubuh perusahaan plat merah. Di tengah kewajiban
negara menjamin perlindungan tenaga kerja, berlarutnya penyelesaian hak pekerja
justru menimbulkan pertanyaan besar soal komitmen dan akuntabilitas BUMN.
Felly kemudian menyoroti, mengenai lemahnya
pengawasan terhadap perusahaan pelat merah, yang terus berjalan meski mengalami
masalah keuangan serius.
“Kalau ditayangkan utang dengan harta yang ada,
menggambarkan ketidakmampuannya membayar semuanya. Pertanyaannya, ini
perusahaan persero, dia jalan harusnya ada kontrol. Kok bisa seperti ini?” lanjutnya.
Disoroti juga oleh Legislator NasDem dari Dapil
Sulawesi Utara itu, pola kerugian yang kerap terjadi di BUMN, termasuk pada
Merpati.
“Kenapa sih selalu, kok terkesan perusahaan yang
plat merah rugi saja melulu. Kenapa yang lain, bukan plat merah, bisa kita
lihat sekarang? Ada apa sebetulnya?”
katanya.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya praktik
yang tidak sehat di balik kondisi tersebut. “Mau Garuda, mau apa pun, ini
ada apa sih sebetulnya? Jangan-jangan aji mumpung semua di dalamnya,”
ujarnya.
Untuk itu, Felly menyatakan dukungannya jika Komisi
IX DPR perlu membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut persoalan BUMN
bermasalah.
“Kalau sampai pansus, saya juga setuju. Ini memang
sudah dari waktu yang lalu, sudah lama. Pemerintah hari ini kena getahnya
lagi,” ucap Felly.
Ditegaskan juga olehnya, bahwa Presiden berpihak
pada pekerja, sehingga para pejabat terkait harus mampu menghadirkan solusi
nyata.
“Setahu kita Presiden sangat memihak kepada
pekerja. Kalau bapak-bapak dan ibu tidak mampu membantu Presiden mencari
solusi, layak nggak duduk di tempat ini?” tegasnya.
Felly kembali mengingatkan agar BUMN tidak menjadi
contoh buruk bagi perusahaan lain. “Sekali lagi, jangan menjadi contoh buruk
untuk perusahaan yang bukan plat merah,” tukasnya. (JHL.7)
