Jakarta (1/7). Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII
DPR RI meminta Pemerintah agar menekan pembiayaan-pembiayaan yang tidak
produktif dan tidak berpengaruh kepada masyarakat dapat dikaji ulang, karena
membengkaknya subsidi APBN di tengah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar, hal
tersebut perlu dilakukan guna menghemat pengeluaran pemerintah.
"Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya
proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu
dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa," ujar Sugeng dalam keterangannya, Minggu (30/6).
Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi
Senayan, periode 2024-2029 ini juga meminta dikaji secara serius terkait
subsidi bahan bakar minyak (BBM), oleh pemerintah, Kajian diperlukan untuk
mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN.
Masalah lain muncul karena harga produksi BBM kian
naik. Harga produksi BBM jenis Pertalite sudah naik dari Rp12.400 menjadi
Rp13.500 per liter. Angka itu lebih tinggi Rp3.500 dibandingkan dengan harga
jual di SPBU Pertamina saat ini yakni Rp10.000.
"Pertalite dengan harga jual Rp10.000 (per
liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400. Bahkan, akhir-akhir ini
akan naik kurang lebih menjadi Rp3.500. Jadi Rp13.500 harga realnya," tambahnya.
Ditambahkan Sugeng juga mengenai, selisih harga
produksi dan harga jual bisa memberikan beban berat bagi Pertamina. Terutama,
bila penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pada 2024 yakni
31 juta kilo liter.
"Setiap liternya itu kurang lebih Rp3.500
dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kita targetkan
demikian. Prognosa yang ada itu tampaknya akan terlampaui, bahkan menjadi 32
juta kiloliter. Nah ini, kan, beban juga bagi korporasi sebagaimana saya
kemukakan tadi," jelas
Sugeng.
Menurut Sugeng, selain Pertalite, BBM jenis Solar
juga mengalami masalah yang sama. Harga keekonomian Solar mencapai Rp12.100,
sementara harga jual di SPBU hanya Rp6.800. Padahal, subsidi dari pemerintah
hanya Rp1.000 per liter.
"Solar ini juga sudah mengalami problem yang
cukup serius, karena subsidi Solar kita tetapkan antara Rp1.000-Rp3.000, malah
ditetapkan oleh pemerintah Rp1.000 per liter. Nah inilah juga yang
terus-menerus kita hitung,"
paparnya. (JHL.242)
