Jakarta, 16 Mei. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi agenda
yang penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja
Migran (BP2MI), imigrasi dan aparat penegak hukum. Hal ini ditekankan
oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani.
Menurutnya,
maraknya TPPO di Indonesia karena masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab.
“Ini tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, harus
secara komprehensif. Jika tidak koordinasi, tidak akan bisa hal-hal seperti ini
(TPPO) dapat dicegah”.
Bagi Irma banyak korban
TPPO merupakan masyarakat di daerah yang kurang mendapatkan sosialisasi dari
pemerintah. Sehingga sosialisasi yang masif dari pemerintah dapat memberikan
pengaruh dalam hal prosedur yang legal bekerja ke luar negeri.
“Hal ini yang harus dijadikan perhatian pemda.
Pemda jangan hanya mengandalkan pusat. Pemda dan pusat harus berkoordinasi. Itu
yang menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah”.
Baru-baru ini Pemerintah
dan kepolisian sedang berupaya memulangkan 20 WNI yang menjadi korban TPPO di
Myanmar. Mereka diperdagangkan ke sindikat untuk dipekerjakan sebagai scammer
atau pelaku penipuan online.
