Jakarta, (05/12). Willy Aditya, yang
merupakan Ketua Komisi XIII DPR RI, merespons positif Kementerian Hak Asasi
Manusia (HAM) yang akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) HAM Nasional.
Musrenbang HAM Nasional dinilai penting
demi memastikan pembangunan nasional berbasis HAM. "Tentu Komisi XIII
menyambut baik rencana akan diselenggarakannya Musrenbang HAM ini. Jangan lupa,
Presiden Prabowo menempatkan HAM senafas dengan ideologi Pancasila, dan
demokrasi di dalam Asta Cita pertamanya," kata Willy, Kamis
(4/12/2025).
Dipandang oleh Willy, Musrenbang HAM
Nasional 2025 sejalan dengan Asta Cita Prabowo dalam urusan HAM. Ia mendorong
perlindungan dan pemenuhan HAM dibahas dalam Musrenbang HAM Nasional 2025
"Saya berharap momentum ini
digunakan semaksimal mungkin untuk mengkonstruksikan outlook promosi,
pelindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia," ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Disebutkan juga oleh Willy, bahwa Presiden
Prabowo sudah memberi ketegasan arahan besarnya, tentang visi-misi
kepemimpinannya dalam bidang HAM. Oleh karena itu, Willy mempersilahkan
Kementerian HAM menjalankan visi-misi Presiden Prabowo terseu.
"Kini tinggal teman-teman di
kementerian-kementerian yang bekerja menerjemahkan hal ini ke dalam program
konkret prioritas yang benar-benar dapat dicapai dalam masa kepemimpinan Pak
Prabowo," ujar
Willy.
Ditegaskan olehnya, bahwa Pancasila,
demokrasi, dan HAM yang ingin dikokohkan Presiden Prabowo, memperlihatkan bahwa
urusan itu bukan sekedar persoalan hak sipil dan politik, melainkan penegasan
hak ekonomi, sosial, dan budaya.
"Ini yang harus diejawantahkan oleh
Kementerian. Memenuhi pelayanan dasar publik itu juga sama pentingnya dengan
mencegah kekerasan atau diskriminasi oleh aparatur negara," ucap Willy.
Dirumuskan oleh Kementerian HAM, terkait
langkah-langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang bakal
digelar pada Senin, 8-10 Desember 2025. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut
Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia.
“Selama ini musyawarah pembangunan
nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan
oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” ucap Pigai. (JHL.904)
