Data News

Gelar Diskusi Tampung Masukan Revisi Undang-undang Kelautan oleh DPR Fraksi NasDem

Berbagai masukan untuk membahas revisi UU No.32/2014 tentang Kelautan telah ditampung oleh Fraksi Partai NasDem DPR RI. RUU tersebut merupakan usulan DPD RI yang kini tengah dibahas oleh DPR.

Focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Urgensi Perubahan UU Kelautan; Jaminan Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Laut’  di Gelar DPR fraksi partai NasDem di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).

Selain dihadirkan Sulaeman L Hamzah, anggota Pansus RUU Kelautan yang juga anggota Komisi IV DPR, sebagai key note speaker, pembicara Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono yang juga Wakil Ketua DPD sekaligus pengusul RUU tersebut, Pung Nugroho Saksonom, Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hikmahanto Juwanam Guru Besar dan pakar Hukum Internasional/Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, dan Laksdya TNI Irvansyah, Kepala Badan Keamanan Laut turut hadir dalam FGD. Diskusi dimoderatori oleh Emmanuel Josafat Tular, Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem di Badan Legislasi DPR.

“Diskusi ini menyikapi RUU perubahan UU Kelautan yang diusulkan DPD. Setelah masuk DPR, dibentuk pansus kemudian harus dibicarakan lintas komisi yakni Komisi I, III, IV, V, VI dan VII. Semua berkolaborasi menyatukan persepsi dalam rangka merevisi UU ini,” ungkap Sulaeman L Hamzah.

Juga diungkapkan Sulaeman bahwa revisi UU tersebut telah berjalan cukup baik. FGD terus digelar DPR di berbagai daerah untuk mendengar masukan dari masyarakat dan pihak terkait.

“Ini semua dalam rangka menghimpun masukan untuk memperkaya materi muatan dan rumusan UU yang sedang berjalan ini,” tandasnya.

Ditegaskan oleh Sulaeman, bahwa revisi UU tersebut juga akan semakin mempertajam proyeksi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Indonesian Coast Guard.

“Pada intinya Bakamla diproyeksikan menjadi Indonesian Coast Guard sebagaimana di negara-negara lain. Pengalaman kita selama ini, tanggung jawab itu (terkait kelautan) ada di masing masing kementerian. Nampaknya ini ada kesulitan manakala ada penanganan masalah di lapangan,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Papua tersebut.(JHL.122)

Back to Top