Jakarta, (30/4). Amelia Anggraini, yang
merupakan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, menilai utang BBM
TNI Angkatan Laut kepada Pertamina sebesar Rp3,2 triliun menandakan adanya
kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM operasional.
"Ini menimbulkan kekhawatiran
terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan," kata Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I
DPR dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan, di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Amelia mempertanyakan apakah Kementerian
Pertahanan telah menyusun ulang formula penggunaan BBM operasional TNI yang
lebih efisien, misalnya melalui sistem kuota atau barcode tracking.
"Agar tidak terjadi pemborosan dan
utang serupa di masa depan," tegasnya.
Disoroti juga oleh Amelia, mengenai Alur
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan 3 yang merupakan kawasan perlintasan
kapal asing strategis dan rawan aktivitas ilegal. Sementara itu,
interoperabilitas antarmatra dan institusi sipil masih menjadi tantangan besar.
"Sejauh mana interoperabilitas
antara TNI AL, TNI AU, Bakamla, dan institusi lain dalam pengawasan jalur ALKI
2 dan 3, khususnya dalam menghadapi kapal militer asing dan pelanggaran hukum
laut?" tanya
Amelia.
Amelia juga menyinggung terkait rencana
pembentukan 100 batalyon infanteri teritorial, dihadapan para petinggi militer,
Karena dinilai olehnya, hal tersebut adalah langkah besar dan cukup ambisius.
"Ini perlu kita cermati, karena
berisiko menciptakan ketegangan dengan masyarakat jika tidak disosialisasikan
dan dikawal dengan baik," tegasnya.
Amelia menyampaikan, Dalam pembangunan
100 batalyon tersebut, KSAD harus menjamin tidak akan terjadi gesekan antara
prajurit TNI dan masyarakat sipil, terutama di wilayah-wilayah yang sensitif
secara historis atau sosial.
"Apalagi di era dominasi media
sosial yang sangat masif. Kami menyarankan TNI AD menyiapkan strategi
komunikasi publik terhadap keberaddan militer di ruang sipil, agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman, disalahartikan, dan disusupi narasi-narasi negatif,
sehingga berdampak pada citra TNI," tegasnya. (JHL.530)
