Jakarta, (06/8). Program Cek Kesehatan
Gratis (CKG) di sekolah, disambut baik oleh Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI.
Namun, ia mempertanyakan langkah dan tindakan medis lanjutan dari program
tersebut.
“(CKG) menyentuh langsung masa depan
bangsa, yakni anak-anak kita. Namun, sebagai wakil rakyat yang diberi amanah
untuk mengawasi sektor kesehatan dan perlindungan sosial, saya ingin
menegaskan, kita tidak boleh hanya puas pada seremoni semata,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu
(6/8/2025).
Melalui Kementerian Kesehatan,
Pemerintah meluncurkan Program CKG di sejumlah sekolah/madrasah/pesantren, di beberapa
daerah, pada Senin 4 Agustus 2025, ditargetkan oleh pemerintah, 53 juta peserta
didik seluruh Indonesia, mengikuti Program CKG.
Disampaikan oleh Nurhadi, pelaksanaan
hari pertama, harus jadi momen evaluasi. Terutama terkait kelayakan alat medis
yang digunakan, kecukupan tenaga kesehatan, dan terkait sistem pelaporan hasil,
apakah langsung terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi
kegiatan tempelan tanpa tindak lanjut medis yang konkret,” tandasnya.
Disoroti juga oleh Legislator Partai
NasDem itu, mengenai aspek keberlanjutan program. Setelah dilakukan pengecekan
kesehatan, bagaimana tindakan yang dilakukan jika ditemukan masalah kesehatan
pada anak didik.
“Setelah dicek, lalu apa? Apakah
anak-anak yang ditemukan memiliki masalah kesehatan akan dirujuk dan
difasilitasi untuk mendapatkan perawatan? Atau malah akan berhenti di
angka-angka laporan semata?” urainya.
penyelenggara baik pemerintah pusat
maupun daerah, harus menjawab secara serius, persoalan keberlanjutan tersebut.
“Program CKG ini jangan hanya dijadikan ajang pencitraan. Ini soal hak dasar anak untuk sehat. Dan negara melalui seluruh perangkatnya harus hadir secara utuh, tidak parsial dan tidak sporadis,” tukas Nurhadi. (JHL.696)
