Jakarta, (01/7). Anggota Komisi V DPR RI
dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi,
mengungkapkan ketimpangan anggaran yang terjadi di Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dari Rp418,48 miliar anggaran,
84% habis untuk belanja pegawai dan operasional rutin.
"Saya agak syok juga melihat bahwa
anggaran ini hanya RP418,48 miliar, di mana anggaran ini 84 persennya tersedot
untuk belanja pegawai dan sisanya operasional rutin, dan saya tidak melihat
satu pun anggaran yang mendukung fungsi substantif daripada institusi ini.
Bagaimana mereka mau melakukan fungsi-fungsi substantifnya? Bagaimana mungkin
ini bisa kita lakukan dengan baik? Kalau kemudian kualitas dan mutunya juga
tidak bisa terjaga,"
tegas Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan DJBK Kementerian PU di Gedung Parlemen, Senayan,
Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Disoroti oleh Legislator NasDem dari
Dapil Bengkulu itu, mengenai kontradiksi antara janji perbaikan tata kelola
dengan alokasi anggaran yang ada.
"Menteri mengatakan ada kebocoran
40 persen dan ingin fokus pada perbaikan tata kelola. Namun, anggarannya tidak
matching. Saya yakin lagi bahwa leaking (bocor) yang terjadi sekarang ini 40
persen, ini angkanya akan meningkat kalau kemudian anggaran DJBK ini zero. Maka
ini perlu perhatian khusus bagi kita semua," tukasnya.
Kementerian PU pun didesak oleh Erna,
segera melakukan evaluasi distribusi anggaran. Ia menekankan perlunya
pergeseran prioritas agar fungsi pengawasan mendapatkan porsi yang memadai.
Menurutnya, ini krusial agar percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya
mengejar target fisik, namun tetap menjamin akuntabilitas serta ketahanan
infrastruktur jangka panjang bagi masyarakat.
"Saya pikir mungkin nanti ada
pembahasan lebih lanjut sehingga tidak ada ketimpangan dalam penganggaran,
karena kita ingin memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang akan kita
bangun dan akan kita lak Piukan percepatan," pungkasnya. (JHL.7)
