Jakarta, (10/7). Erna Sari Dewi, Anggota
Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, mendorong penambahan anggaran bagi
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Menurutnya, ketimpangan besar antara kebutuhan dan alokasi
anggaran yang diterima, sedang dihadapi oleh TVRI saat ini.
"Saya yang paling keras prihatin
terhadap kondisi TVRI. Tahun 2025 lalu, dari pagu indikatif yang hanya 30
persen, anggarannya terus dipotong dari Rp455,7 miliar menjadi Rp312,2 miliar.
Ini lembaga penyiaran publik, tapi dipotong berkali-kali,” ujar Erna dalam RDP Komisi VII DPR
dengan TVRI, RRI, dan Antara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Pagu indikatif TVRI 2026 sebesar Rp823,9
miliar, dan diusulkan penambahan anggaran dengan total Rp1,18 triliun.
Diamati oleh Erna, bahwa sebagian besar
anggaran TVRI habis hanya untuk belanja pegawai dan keperluan administratif
kelembagaan, sehingga tidak cukup mendorong peningkatan kualitas konten dan
pelayanan publik.
"Belanja pegawai Rp189 miliar,
operasional Rp185 miliar. Tapi kebutuhan seperti infrastruktur, sewa
transponder, keamanan siber, dan konten siaran kenegaraan tidak bisa terpenuhi.
Ini membuat TVRI tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal," tambahnya.
Ditegaskan oleh Erna, TVRI memainkan
peran penting dalam menjangkau masyarakat di pedesaan yang selama ini, yang mengandalkan
siaran publik sebagai sumber informasi utama. Dikritisi olehnya, mengenai kurangnya
dukungan pemerintah terhadap TVRI, di tengah semangat mewujudkan kedaulatan
media dan transformasi digital nasional.
"Pemerintah terus menggaungkan
digitalisasi dan kedaulatan media, tapi mana dukungannya untuk TVRI? Jangan
lupakan masyarakat di desa yang nonton TVRI, bukan Netflix," ujarnya.
Diungkapkan juga olehnya, bahwa kondisi
siaran TVRI di daerah yang memprihatinkan. Karena keterbatasan anggaran, banyak
program hanya siaran ulang , kecuali untuk berita yang tidak diperbolehkan
tayang ulang.
“Kalau kenaikan anggaran TVRI 2026
sebesar Rp1,18 triliun, itu pun baru untuk operasional dasar. Belum bisa
memberikan pelayanan publik secara maksimal. Saya setuju ini, bahkan kalau
perlu lebih,” tegasnya.
(JHL.650)
