Jakarta, (29/12). Anggota Komisi VIII
DPR dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, berkomitmen terus mengawal
program Sekolah Rakyat (SR) sebagai instrumen strategis negara dalam memperluas
akses pendidikan inklusif, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan dan
kelompok putus sekolah.
“Sekolah Rakyat menjadi harapan besar
bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Bahkan yang belum pernah
mengenyam pendidikan formal," kata Dini, Sabtu (27/12/2025).
Dinyatakan oleh Dini, bahwa selama
hampir satu tahun masa tugasnya, ia secara rutin melakukan kunjungan lapangan
di daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan dan
Probolinggo.
Dari pemantauan tersebut, sedikitnya
empat Sekolah Rakyat telah beroperasi dan dinilai memberikan dampak positif
bagi masyarakat.
"Saya mendengar langsung masukan
dari guru, siswa, hingga orang tua, dan secara umum responsnya sangat baik,” tandasnya.
Meski demikian, diakui oleh Dini, masih
terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya
adalah kondisi sekolah yang masih bersifat sementara dengan memanfaatkan
fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan rumah susun sewa (rusunawa), sembari
menunggu pembangunan gedung permanen.
Dinilai olehnya, sarana dan prasarana
yang tersedia saat ini sudah cukup layak dan nyaman untuk mendukung proses
belajar mengajar.
Dari aspek akademik, disoroti oleh Dini,
mengenai heterogenitas usia dan kemampuan peserta didik sebagai tantangan
tersendiri.
Dicontohkan olehnya, adanya siswa
jenjang SD yang belum lancar membaca dan menulis, hingga siswa SMA yang berusia
di atas 20 tahun akibat riwayat putus sekolah. Kondisi tersebut, menurutnya,
menuntut kerja ekstra dan metode pembelajaran yang adaptif dari para pendidik.
“Di sinilah peran guru dan wali asuh
menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga
membina karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri anak-anak dengan latar
belakang yang beragam,”
jelasnya.
Sebagai sekolah berkonsep asrama,
Sekolah Rakyat didukung sistem pengasuhan dengan rasio satu wali asuh untuk
sekitar 10 siswa. Meski pengawasan dinilai cukup ketat, ditekankan oleh Dini mengenai
pentingnya manajemen pengasuhan yang sensitif terhadap perbedaan usia dan
jenjang pendidikan guna mencegah munculnya persoalan baru.
Selain itu, digaris bawahi juga oleh Dini,
mengenai pentingnya pendidikan nilai tanggung jawab bagi siswa. Terutama
terkait fasilitas dan perlengkapan yang diberikan negara melalui Kementerian
Sosial, mulai dari seragam, buku, hingga perangkat teknologi.
Menurutnya, bantuan tersebut harus
diiringi dengan pembelajaran karakter agar siswa tidak hanya menjadi penerima
manfaat, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat
belajar, melainkan ruang pembentukan karakter. Tujuan akhirnya adalah agar
anak-anak ini mampu meraih cita-cita dan keluar dari lingkaran kemiskinan
struktural,” tegasnya.
Ke depan, diharapkan oleh Dini, program Sekolah Rakyat terus dievaluasi dan
diperkuat, baik dari sisi kurikulum, pembangunan fasilitas permanen, maupun
sistem pengawasan.
"DPR, khususnya Komisi VIII,
berkomitmen memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran dan
berkelanjutan sebagai bagian dari upaya negara mewujudkan keadilan sosial di
bidang pendidikan,"
pungkasnya. (JHL.933)
