Jakarta, (18/9). Ditegaskan oleh Fraksi
Partai NasDem DPR RI, bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan fondasi utama
bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. NasDem memandang program
ketahanan pangan dan energi perlu dijalankan secara konsisten, terukur, dan
berbasis pada roadmap dengan milestone tahunan yang jelas.
"Peningkatan produktivitas
pertanian, modernisasi tata kelola pangan, serta percepatan transisi energi
baru dan terbarukan harus menjadi prioritas, sehingga target kemandirian pada
tahun 2029 dapat tercapai." Demikian kutipan Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam
rangka pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2026.
Anggota Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L
Hamzah, membaca Pendapat tersebut dalam Rapat Banggar Pengambilan Keputusan
Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2026, di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan
pemerintah.
Program ketahanan pangan harus diikuti
peningkatan produktivitas, stabilitas harga melalui lumbung dan cadangan
pangan, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses permodalan demi
meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kami menilai penegasan peran
pemerintah sebagai stabilisator harga pangan, khususnya beras menjadi sangat
penting agar terhindar dari tajamnya fluktuasi harga yang dapat merugikan
petani maupun konsumen," kata Sulaeman.
Namun, peran pemerintah sebagai
stabilisator juga harus diiringi dengan kebijakan perbaikan tata niaga, operasi
pasar, distribusi beras, transparansi harga, skema pembelian yang tepat, serta
peningkatan kapasitas BUMN atau lembaga dalam menyerap gabah dari petani.
Terkait pertumbuhan ekonomi yang
ditargetkan sebesar 5,4?lam RAPBN TA 2026, Fraksi Partai NasDem memandang
bahwa, hal tersebut adalah cerminan komitmen bersama untuk mencapai pertumbuhan
yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
"Walaupun perekonomian Indonesia
menunjukkan resiliensi yang kuat, pemerintah juga diminta untuk tetap
memperhatikan secara cermat faktor yang memiliki risiko diantaranya volatilitas
pasar keuangan, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan terhadap nilai tukar
rupiah, selain isu-isu struktural seperti perluasan lapangan kerja, kemiskinan
ekstrem, dan inflasi pangan," kata Sulaeman.
Selain itu, ditekankan juga oleh NasDem,
mengenai pentingnya peningkatan investasi yang berorientasi pada ekspor, sebagai
langkah strategis memperkuat neraca perdagangan dan memperluas basis
pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah didorong untuk mempercepat
diversifikasi produk dalam negeri, agar memiliki daya saing global, memperluas
penetrasi pasar ekspor melalui diplomasi ekonomi yang lebih agresif, serta
mengakselerasi program hilirisasi berbagai komoditas strategis.
"Hilirisasi tidak hanya ditujukan
untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas,
tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor berbasis komoditas
mentah. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun struktur ekonomi yang lebih
berdaya saing, berkelanjutan, dan tangguh terhadap dinamika perekonomian
global," tegas
Sulaeman. (JHL.775)
