Jakarta, (07/7). Indonesia diharapkan
mengubah skema perdagangan karbon, dari yang selama ini bergantung pada
insentif World Bank menjadi mekanisme pasar bebas. Pasalnya, skema yang ada
saat ini membuat harga karbon Indonesia makin tertekan.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi
XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, dalam Rapat Dengar Pendapat
(RDP) Komisi XII DPR dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata
Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), di Gedung Perlemen, Senayan, Jakarta, Senin
(6/7/2026).
“Skema insentif dari World Bank selama
ini membuat harga karbon hanya di kisaran US$5. Sementara harga di pasar bebas
seperti Brasil yang bisa mencapai US$12–15. Kita punya kekuatan, kita punya
bahan baku. Kalau cuma mengharapkan insentif World Bank, kita diatur sama World
Bank,” tegas Fasha.
Legislator NasDem dari Dapil Jambi itu, juga
mendorong pemerintah mulai bernegosiasi untuk masuk ke skema jual-beli karbon
di pasar bebas, alih-alih terus bergantung pada pola insentif yang ada.
“Paradigma kita menerima insentif dari
World Bank, coba kita mulai negosiasi untuk jual-beli di pasar bebas,” ujarnya. (JHL.7)
