Jakarta, (11/6). Ditegaskan oleh Ketua Komisi XIII
DPR RI, Willy Aditya, bahwa semangat efisiensi yang menjadi arahan Presiden
Prabowo Subianto perlu diwujudkan melalui program-program yang terukur dan
berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM).
Pasalnya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan
pengelolaan anggaran, tetapi juga keberanian menentukan prioritas program agar
manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kita sama-sama menjaga sensitivitas anggaran kita
dengan spirit beliau, Pak Prabowo, dengan efisiensi. Saya mengajak Ibu Bapak
semua, kita yang memberikan teladan. Bahwasannya Republik ini butuh teladan,
satunya kata dan perbuatan itu,”
ujar Willy dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Hukum Supratman Andi
Agtas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Rapat tersebut terkait Pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Kementerian Hukum Tahun 2027.
Menurut Willy, salah satu bentuk implementasi
efisiensi, adalah memastikan setiap program memiliki fokus yang jelas dan tidak
berjalan terlalu luas sehingga sulit diukur hasilnya. Pun, tekannya, pemerintah
perlu menentukan prioritas agar pelaksanaan program lebih efektif dan
memberikan dampak yang optimal.
“Kadang-kadang kita ini pengen makan semuanya.
Kayak orang berbuka, pengen es tebu, kelapa, pengen bakwan, pengen ini. Padahal
akhirnya enggak kemakan semua. Barang siapa yang menginginkan semua, dia tidak
akan mendapatkan semua,” katanya.
Dalam konteks program Kementerian Hukum, dicontohkan
oleh Willy, bahwa pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang menurutnya
dapat difokuskan pada fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada
masyarakat. Dengan fokus yang lebih spesifik, program akan lebih mudah diukur
keberhasilannya dan memberikan dampak yang lebih nyata.
Dijelaskan olehnya, bahwa tujuan besar seperti
membangun budaya hukum, merupakan hasil jangka panjang yang tidak mudah dicapai
dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu
berbagai target yang bersifat konkret dan terukur.
“Budaya hukum itu outcome, Pak. Bukan output. Yang
namanya culture itu outcome. Variabel yang susah itu. Nah yang bisa kita ukur
adalah output-output,” ujar
Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Selain itu, Willy juga mendorong agar
program-program yang memiliki tujuan serupa dapat disinergikan sehingga tidak
terjadi tumpang tindih pelaksanaan. Pihaknya menilai koordinasi antarlembaga
penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif dan
menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kami juga ada program untuk sosialisasi
undang-undang. Biar frekuensinya sama. Kita mau sosialisasi undang-undang,
peraturan bernegara, biar kualitas kita bernegara itu move on, progres,” tuturnya.
Selain fokus program, dinilai oleh Willy, penguatan
SDM harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan agenda Kementerian Hukum. Diingatkan
olehnya, bahwa Indonesia masih membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di berbagai
bidang hukum sehingga program-program yang dijalankan perlu diarahkan untuk
memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, penguatan SDM akan memberikan dampak
jangka panjang yang lebih besar dibandingkan memperbanyak program yang tidak
memiliki sasaran yang jelas. Karena itu, momentum efisiensi perlu dimanfaatkan
untuk melakukan penataan ulang program agar lebih berorientasi pada hasil dan
pembangunan kapasitas manusia.
“Justru ini menjadi momentum kembali. Bahwasannya
Kementerian Hukum mempelopori heavy-nya program, heavy-nya sumber daya manusia.
Tidak heavy-nya bisik lagi,” tegas
Willy.
Maka dari itu, diharapkan olehnya, Kementerian
Hukum dapat menjadi contoh dalam menerjemahkan semangat efisiensi yang
ditekankan Presiden Prabowo melalui program-program yang fokus, terukur, dan
berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya
menghasilkan penghematan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan pembangunan hukum nasional.
“Apalagi Kementerian Hukum sebagai bundo kanduang
dari Kemenko itu. Saya mengajak Ibu Bapak semua, kita yang memberikan teladan,” pungkas Willy. (JHL.7)
