Sumber, (11/11). Teguh Iswara Suardi, Anggota
Komisi V DPR RI, mendorong percepatan pembentukan unit-unit siaga di daerah
rawan bencana. Hal tersebut penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat
kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap situasi darurat.
Menurut Teguh, pembentukan unit siaga
perlu mempertimbangkan aspek data dan riset, agar penempatannya tepat sasaran
dan selaras dengan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. “Kita harus
kembali ke data, kembali ke riset, daerah mana yang paling banyak menyumbang
kejadian bencana bisa dijadikan percontohan lebih dahulu,” ujar Teguh dalam
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Pos SAR Cirebon, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat, Senin (10/11/2025).
Dinilai oleh Legislator Partai NasDem
itu, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, namun pembangunan unit
siaga dapat dimulai secara bertahap, melalui proyek percontohan di daerah
dengan tingkat kerentanan tertinggi.
“Kalau dari saya pribadi, paling tidak
coba dulu bangun satu unit siaga sebagai percontohan. Ketika itu terbukti
efektif dan bisa terakreditasi, maka modelnya dapat diperluas ke wilayah lain,” tambah Teguh.
Keberadaan unit siaga dalam
pandangannya, tidak hanya memperkuat sistem tanggap darurat, tetapi juga
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. "Dengan
adanya unit siaga, kebutuhan SDM di sektor kebencanaan akan ikut tumbuh. Setiap
pos akan memerlukan petugas tambahan, yang artinya membuka peluang pelatihan
dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat,” jelasnya.
Ditekankan juga oleh Teguh, mengenai pentingnya
kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana, khususnya antara masyarakat,
Basarnas, TNI, dan Polri. Ia menilai, agar kesiapsiagaan masyarakat semakin
kuat, kegiatan pelatihan seperti pencarian korban dan pertolongan pertama,
harus terus digalakkan .
“Dengan adanya unit siaga, kegiatan
pelatihan bisa dihidupkan secara rutin. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, koordinasi antara masyarakat, Basarnas, TNI, dan Polri bisa
berjalan lebih baik,”
tegasnya.
Teguh menyatakan keyakinannya bahwa
pendekatan berbasis riset dan kesiapan pemerintah daerah, dapat menjadi kunci
keberhasilan pembangunan sistem tanggap darurat yang berkelanjutan. “Pertimbangan
lainnya adalah kesiapan pemerintah daerah, apakah mereka mampu menyiapkan
fasilitas dan memiliki kemauan politik untuk menyediakan insentif bagi
pelaksanaan program tersebut,” tutup Teguh. (JHL.859)
