.jpg)
Jakarta, (20/4). Era digitalisasi saat ini harus
diimbangi dengan peningkatan literasi dan sistem perlindungan bagi setiap warga
negara, termasuk perempuan, dalam upaya meningkatkan peran dalam proses
pembangunan.
"Revolusi digital saat ini sejatinya membuka
peluang ekonomi besar bagi perempuan Indonesia, namun di saat bersamaan ancaman
kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dihadapi perempuan terus
meningkat. Hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam
keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2026).
Ditunjukkan dalam Data Kementerian Komunitas dan
Digital (Kemenkomdigi) 2025, 64,5% atau 37 juta pelaku UMKM adalah perempuan.
Namun di sisi lain, tambah Lestari, Komnas Perempuan mencatat 8.543 pengaduan
kasus KBGO sepanjang 2025, angka itu meningkat 35?ri tahun sebelumnya.
Disampaikan oleh Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam
upaya mengedepankan peran aktif perempuan dalam proses pembangunan,
merealisasikan peningkatan partisipasi perempuan di sektor UMKM dengan
memanfaatkan perkembangan digital yang ada, merupakan langkah yang strategis.
Namun, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR
RI itu, langkah tersebut harus dibarengi dengan upaya intensif meningkatkan
literasi dan penerapan sistem perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak
di ruang digital.
Rerie berpendapat bahwa keterlibatan para pemangku
kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman dan
produktif bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, harus segera
dilakukan.
"Kolaborasi pemerintah, swasta, komunitas, dan
masyarakat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan lingkungan
yang aman, serta meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam proses
pembangunan," ujar anggota
Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Pasalnya, ditegaskan oleh Rerie, peningkatan
partisipasi perempuan dalam proses pembangunan merupakan bagian dari upaya
melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.
(JHL.7)
