Jakarta, (03/12). Harus konsisten dilakukan Peningkatkan
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), dengan membangun kolaborasi yang kuat
antara pemangku kepentingan dan masyarakat, demi merealisasikan upaya pemajuan
kebudayaan yang diamanatkan undang-undang.
"Dorongan untuk meningkatkan IPK harus
konsisten demi mewujudkan pemajuan kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berbagai upaya harus mampu
dilakukan untuk mewujudkannya,"
kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya,
Selasa (3/12/2024).
IPK Indonesia konsisten meningkat berdasarkan, Laman
www.kemdikbud.go.id yang mencatat sejak tiga tahun lalu. Pada 2023, skor IPK Indonesia mencapai 57,13,
bertambah 2 poin dari periode sebelumnya dan bertambah 5,23 poin jika
dibandingkan dengan 2021.
Sumber yang sama mengungkapkan penyusunan IPK
ditujukan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat
digunakan sebagai dasar membuat formulasi kebijakan bidang kebudayaan dan
menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
Penilaian IPK berdasarkan atas tujuh dimensi, yaitu
ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi
budaya, budaya literasi, dan gender. Menurut Lestari, relatif baragamnya
indikator penilaian IPK tersebut menuntut adanya kolaborasi yang kuat
antarsektor terkait.
Ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, oleh karena itu,
langkah untuk mewujudkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di
tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, harus dikedepankan.
Menurut Rerie, sektor kebudayaan merupakan bagian
penting dalam proses pembangunan nasional. Pasalnya, ditambahkan oleh Rerie
yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)
itu, kebudayaan dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
sekaligus menjadi dasar pembangunan nasional dengan kekayaan kearifan lokal
yang dimiliki.
Ditambahkan juga oleh Rerie, Pemahaman terhadap
pentingnya sektor kebudayaan dalam pencapaian sejumlah target pembangunan
nasional, harus dimiliki setiap anak bangsa. Anggota Majelis Tinggi Partai
NasDem itu menjelaskan, upaya pemajuan kebudayaan yang diamanatkan
undang-undang mutlak harus mendapat dukungan dari banyak pihak.
Diharapkan oleh Rerie, dengan pembangunan sektor
kebudayaan yang semakin baik, mampu mengakselerasi proses pembangunan nasional
dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan para
pendiri bangsa. (JHL.446)
