Pontianak, (15/7). Anggota MPR RI Fraksi Partai
NasDem, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., menggelar kegiatan penyerapan
aspirasi masyarakat bersama ratusan aktivis dan mahasiswa di Pontianak,
Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa, (14/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung hangat itu mengangkat
tema ‘Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NKRI Tahun 1945’.
Dalam sambutannya, ditegaskan oleh Syarief mengenai
komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya
generasi muda dan aktivis lokal.
“Selama kesempatan saya ada dan program-program
saya bisa disinergikan, mari kita sinergikan bersama,” ujarnya di hadapan para peserta yang hadir.
Dialog yang berjalan interaktif itu menjadi wadah
bagi kalangan aktivis mahasiswa untuk menyampaikan berbagai isu krusial yang
tengah berkembang di masyarakat. Fokus pembahasan didominasi persoalan
infrastruktur vital di Kalimantan Barat, isu-isu sosial, hingga kebijakan
strategis daerah.
Dalam sesi diskusi, disampaikan perwakilan
mahasiswa mengenai keprihatinan mereka, terkait kondisi infrastruktur di Kalbar
yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Menariknya, disoroti juga dalam forum mengenai
perbandingan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara
wilayah luar Jawa, seperti Kalbar dengan provinsi padat penduduk, di Pulau Jawa,
seperti Jawa Barat.
Selain masalah jalan dan jembatan, peserta juga
menyuarakan pentingnya perbaikan sarana serta fasilitas pendidikan, baik
sekolah umum maupun lembaga pendidikan keagamaan yang kondisinya mendesak untuk
segera ditangani.
Merespons persoalan infrastruktur tersebut, Syarief
mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk kaum intelektual muda untuk saling
berkolaborasi.
Ia menegaskan komitmennya, untuk terus mengawal dan
memperjuangkan anggaran pembangunan bagi Kalimantan Barat di tingkat pusat. Salah
satu poin krusial yang turut ditanyakan oleh mahasiswa adalah kejelasan
mengenai rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
Menjawab hal tersebut, dijelaskan oleh anggota
Komisi V DPR itu, secara objektif mengenai kondisi kebijakan di tingkat
nasional. Saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan kebijakan moratorium
(penundaan sementara) terkait pemekaran daerah.
Menurut Syarief, keputusan ini diambil dengan
mempertimbangkan efektivitas pemerintahan serta kesiapan keuangan negara.
“Pemekaran daerah membawa konsekuensi yang sangat
besar. Mulai dari pemenuhan fasilitas, pembentukan komponen pemerintahan yang
baru, hingga beban anggaran yang melekat di dalamnya. Semua faktor ini harus
dipertimbangkan secara matang agar ketika daerah dimekarkan, dampaknya
benar-benar efektif bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas legislator NasDem dari Dapil Kalbar I
tersebut.
Disampaikan oleh Syarief, terkait peningkatan mutu dan perbaikan sarana
pendidikan, bahwa proses perbaikan terus berjalan secara bertahap.
Diungkapkan olehnya, bahwa selama ini aspirasi
masyarakat di bidang pendidikan terus direalisasikan, salah satunya melalui
bantuan nyata yang telah menyasar puluhan pondok pesantren dan lembaga
pendidikan di Kalimantan Barat.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama
antara pihak mahasiswa dan Syarief Abdullah, untuk tetap menjaga ruang
komunikasi yang kritis namun solutif demi kemajuan daerah Kalimantan Barat ke
depan.
Ditekankan juga oleh Ketua DPW NasDem Kalbar itu,
mengenai pentingnya sinergi yang solid antara pemerintah daerah di tingkat
provinsi, kabupaten, hingga pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian
isu-isu strategis tersebut. (JHL.7)
