Jakarta, (12/6). Disoroti oleh Ketua Komisi XIII
DPR RI, Willy Aditya, mengenai rencana pembangunan kantor Kementerian Hak Asasi
Manusia (KemenHAM), yang diusulkan Menteri HAM Natalius Pigai. Menurutnya, di
tengah semangat efisiensi anggaran negara, pembangunan kantor baru bukanlah
kebutuhan yang mendesak.
“Enggak usah bangun kantor. Enggak usah. Kantornya
sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Perawatannya. Kita
berpikir progresif begitu,” kata
Willy dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ditegaskan oleh Willy, bahwa fokus utama
Kementerian HAM seharusnya diarahkan pada penguatan program dan pelayanan
kepada masyarakat, bukan pada pembangunan infrastruktur perkantoran.
“Sudah, Pak Prabowo-nya sudah progresif. Masa kita
konservatif? Jangan pelayanan ke dalam dulu. Tunjukkan ketika ini (HAM) diurus
aktivis, ini benar,” ujarnya.
Menurut Willy, semangat yang harus dibangun
Kementerian HAM, adalah memperkuat substansi pelayanan dan instrumen
perlindungan HAM, yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Bangunlah
jiwanya, baru raganya. Jadi kita sama-sama punya spirit yang sama,”
tegasnya.
Meski mengkritisi rencana pembangunan kantor,
ditegaskan Willy, Komisi XIII mendukung penuh penguatan kelembagaan dan
pelaksanaan tugas Kementerian HAM. Namun dukungan tersebut harus diwujudkan
melalui program yang terukur dan memiliki dampak nyata.
Dalam kesempatan yang sama, diminta legislator
Partai NasDem itu, Kementerian HAM memperbaiki struktur anggaran yang diajukan.
Menurut Willy, berbagai program yang diusulkan masih perlu dirinci, agar
indikator dan targetnya dapat diukur secara jelas.
“Kalau ini tidak detail, tidak bisa. Variabelnya
tidak terukur. Benar HAM itu sesuatu yang intangible, tapi instrumen harus
tangible, program harus tangible,” katanya.
Karena itu, diputuskan oleh Komisi XIII, menunda
persetujuan pembahasan anggaran dan meminta Kementerian HAM melakukan
refocusing serta restrukturisasi anggaran, termasuk menyusun skema trajektori
pengembangan kelembagaan dalam lima tahun ke depan.
“Kita minta skema trajektorinya minimal lima tahun
ini seperti apa. Sehingga ketahuan porsinya, pembangunan instrumennya
bagaimana, sumber daya manusianya seperti apa,” tukas Willy.(JHL.7)
