Data News

Hasbi Anshory minta Blueprint pengembangan TVRI dan RRI dibuat

Jakarta, 7 September. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory, telah mengajukan permintaan kepada TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan RRI (Radio Republik Indonesia) untuk menyusun blueprint pengembangan kedua lembaga penyiaran publik (LPP) tersebut. Hasbi juga menginginkan klarifikasi mengenai apakah TVRI dan RRI akan menjadi badan layanan umum (BLU) atau tetap sebagai LPP yang tidak komersial.

"Saya menginginkan dibuat blueprint pengembangan TVRI dan RRI. Apakah menjadi BLU atau konsisten dengan PP No. 13/2005. Di PP itu menyebutkan bahwa tidak komersial," ujar Hasbi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut serta Dewas TVRI dan RRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Hasbi juga menyampaikan bahwa TVRI dan RRI saat ini menghadapi tantangan dalam hal anggaran, yang selalu kurang setiap tahunnya. Padahal, keduanya memiliki infrastruktur penyiaran yang sudah ada di seluruh Indonesia.

"Ini menutup ruang gerak untuk TVRI dan RRI. Padahal jaringannya cukup bagus, di semua daerah RRI dan TVRI cukup bagus, mempunyai gedung yang cukup strategis," ujarnya.

Legislator dari Dapil Jambi tersebut berpendapat bahwa jika TVRI dan RRI dapat dikembangkan dengan baik, maka masalah kekurangan anggaran tiap tahun bisa diatasi. Ia menekankan bahwa baik dengan status BLU atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga, seperti iklan, dapat membantu mengatasi kekurangan anggaran.

Selama rapat, Hasbi juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh RRI Jambi, yang mengalami kekurangan peralatan kerja meskipun telah menerima banyak bantuan dari pemerintah daerah. Ia menyoroti kebutuhan peralatan kerja, seperti komputer siaran, yang perlu segera diperhatikan untuk menjaga kelancaran operasional LPP di daerah tersebut.

"TVRI dan RRI di Jambi banyak bantuan dari pemerintah provinsi, termasuk gedung. Untuk RRI, komputer siaran saja harus gantian setiap program. Jadi diangkat komputer itu dari satu program ke program selanjutnya. Itu cuma sekitar 200 juta, tolong diperhatikan. Tidak mungkin ini dibantu pemda lagi," tukasnya.

Back to Top