Jakarta, (25/3). Wakil
Ketua MPR Lestari Moerdijat mendukung berbagai upaya peningkatan literasi
masyarakat menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang semakin berat.
"Tantangan
literasi di era saat ini sangat berat. Karena bukan hanya menciptakan
masyarakat yang sekadar bisa membaca, tetapi juga harus mampu berpikir kritis
di tengah derasnya arus informasi yang ada," kata Lestari dalam keterangan
tertulisnya, Rabu (25/3/2026).
Hasil Tes Kemampuan
Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
(Kemendikdasmen) pada akhir tahun lalu mencatat, pemahaman tekstual (kemampuan
siswa dalam memahami kosakata, latar cerita, dan struktur teks) dicapai oleh
49,21% peserta TKA.
Selain itu, pemahaman
inferensial siswa (kemampuan menjelaskan hubungan makna antarkalimat/paragraf)
tercatat dicapai 43,21% peserta tes. Lalu, kemampuan mengevaluasi serta
mengapresiasi teks yang memadai baru dicapai oleh 45,32% peserta TKA.
Sejumlah catatan
tersebut, menurut Lestari, dapat dimaknai lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat.
"Ini bukan
persoalan angka semata, tapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan
bangsa,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Rerie yang juga
anggota Komisi X DPR RI itu, berpendapat bahwa sejumlah kendala dalam
peningkatan literasi masyarakat, antara lain kesenjangan literasi antardaerah
yang ekstrem, kuatnya budaya lisan jika dibandingkan dengan budaya tulisan,
harga buku yang relatif mahal, dan kurangnya dukungan lingkungan keluarga,
harus segera diatasi bersama.
menurut Rerie, langkah
yang bisa dilakukan segera, adalah dengan mempermudah akses masyarakat terhadap
buku, melalui ketersediaan buku-buku berkualitas di perpustakaan yang tersebar
di tanah air dan penghapusan pajak terkait buku seperti PPN, serta pajak kertas
bahan baku buku.
Diungkapkan oleh Rerie
yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu, saat ini Komisi XIII DPR RI
sedang mendorong revisi UU Perbukuan untuk menghapus PPN buku.
Selain itu, ditegas
oleh Rerie, upaya distribusi guru berkualitas yang merata di daerah-daerah juga
harus segera dilakukan.
“Guru adalah salah
satu panglima literasi di lapangan, selain keluarga. Tidak cukup hanya mengirim
guru ke daerah-daerah, tapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dan
insentif yang layak," ujar anggota. Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie mendorong agar
upaya peningkatan literasi menjadi gerakan nasional yang terukur.
Ditegaskan olehnya,
kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan masyarakat
harus diwujudkan untuk merealisasikan gerakan tersebut, karena literasi adalah
fondasi kedaulatan bangsa. "Jika generasi penerus tak mampu menelaah
dengan baik derasnya setiap informasi yang datang, hal itu berpotensi menggerus
kedaulatan Ibu Pertiwi," pungkas Rerie. (JHL.7)
