Jakarta, (17/2). Charles Meikyansah, merupakan Anggota Komisi XI DPR
RI dari Fraksi Partai NasDem, meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDPKS) untuk mengutamakan keberpihakan terhadap perkebunan rakyat.
Serapan perkebunan rakyat pada 2024 dinilai rendah karena hanya
mencapai 38.427 hektare dari target capaian per tahun berkisar 50-70 hektare.
“Ada beberapa hal yang kita soroti. Di antaranya, soal keberpihakan
terhadap perkebunan rakyat. Kita tahu pada 2024, alokasi dana peremajaan baru
sekitar Rp1,295 triliun atau hanya mencakup 38.427 hektare. Ini apa
permasalahannya?” tanya Charles saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan BPDPKS di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (17/2/2025).
Diungkapkan oleh Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa
Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu, BPDPKS harus melakukan upaya
perbaikan agar target capaian perkebunan rakyat bisa terwujud.
“Jangan-jangan untuk perkebunan rakyat itu aturannya dibuat sangat
ketat sehingga yang terjadi akhirnya serapan tidak pernah mencapai target.
Karena kita tahu, target yang diminta itu 50-70 ribu hektare per tahunnya. Ini
kenapa?” ungkapnya.
Terlebih, telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo bahwa segala
kebijakan mesti berpihak pada kepentingan rakyat.
“Presiden Prabowo meminta keberpihakan kita kepada rakyat itu sangat
penting. Saya minta sekali dijabarkan kenapa serapan sangat rendah,” pungkasnya. (JHL.431)
