Jakarta,
14 Juni. Program konversi minyak tanah ke LPG 3
kg/subsidi sedang didorong untuk dilaksanakan di wilayah Indonesia Timur.
Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,
Rico Sia dalam rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Ditjen Migas Kementrian
ESDM dan Dirut Pertamina (14/6). Ia menginginkan agar program ini juga bisa
hadir di bumi Cendrawasih Papua demi rasa keadilan.
“Di Papua
belum ada konversi, mudah-mudahan konversi ini bisa dipercepat karena banyak
masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg,” ujar Rico.
Legislator
NasDem Dapil Papua Barat itu mengemukakan bahwa harga LPG Non Public Service
Obligation (NPSO)/ Nonsubsidi sangat tinggi. Padahal masyarakat sangat
membutuhkan LPG untuk kebutuhan sehari-hari.
“Bayangkan
LPG NPSO di sana harganya sudah Rp300 ribu lebih, bahkan hampir Rp400 ribu,”
tandasnya.
Rico menyoroti terkait terus naiknya kuota LPG
3 kg secara nasional. Kuota LPG 3 kg awalnya direncanakan sebesar 8,3 jutan ton
pada 2023, kemudian ditambah 200 ribu ton menjadi 8,5 ton di 2024.
“Kuota LPG
secara nasional naik terus. Tapi di Papua apa? Belum ada konversi sampai
sekarang, jadi keadilannya di mana?” ujar Rico dalam rapat tersebut.
