Jakarta, (28/5).
Pemerintah didorong oleh Fraksi Partai NasDem di DPR RI untuk memberikan
perhatian lebih pada kemampuan konsumsi masyarakat dan ekspor dalam
mengeluarkan kebijakan ke depan. Sebab, keduanya merupakan motor penting bagi
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan untuk mencapai angka tinggi di tahun-tahun
mendatang.
“Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4.91 ?n
ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0.50 % (di triwulan I 2024). Pencapian
tersebut masih jauh dari benchmark RPJM 2025-2029, yaitu mengamankan konsumsi
rumah tangga di rentang 5.4 % - 5.6 % dan ekspor barang jasa bertumbuh 7.2 % - 8.3
% ,” ujar Juru Bicara Fraksi NasDem Charles Meikyansyah dalam Rapat
Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa (28/5).
Lanjutnya, Pengambil
kebijakan harus meletakan fokus utama pada aspek konsumsi masyarakat. Pasalnya,
dalam beberapa waktu terakhir daya beli masyarakat telah mengalami pelemahan
sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi perlahan menyusut.
Kenaikan harga-harga bahan
pokok adalah salah satu sebab utama dari pelemahan daya beli masyarakat, Pada
awal 2024, misalnya, kelangkaan beras akibat tipisnya pasokan dan terganggunya
produksi akibat El Nino menyebabkan harga komoditas tersebut melonjak.
Hal itu secara langsung
menggerus pendapatan masyarakat dan menahan pertumbuhan konsumsi masyarakat di
triwulan I 2024. Sementara di saat yang sama, pendapatan masyarakat tak
mengalami kenaikan yang berarti jika dihadapkan pada kondisi kenaikan
harga-harga bahan pokok tersebut.
“NasDem berpandangan pemerintah perlu memberikan
perhatian serius terhadap lemahnya daya beli, terutama kelas menengah melalui
respons kebijakan yang cepat dan tepat, terutama terkait dengan inflasi pangan,
pengupahan, dan pajak konsumsi,”
kata Charles.
Karenanya, Charles meminta
pemerintah dan Bank Indonesia turut dapat menekan tingkat inflasi ke level yang
terkendali. Sasaran inflasi yang disusun di rentang 1,5% hingga 3,5% di tahun
depan dalam KEM PPKF dinlai beralasan. Hanya, pemerintah dan bank sentral
didorong untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi maksimal 3%.
“Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga,
akibat kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kenaikan harga-harga
komoditas yang terus menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat secara
keseluruhan dan signifikan di 2025. Kenaikan harga komoditas bahan pokok itu
tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat jika dikaitkan
dengan inflasi,” pungkas Charles.
(JHL.192)
