Jakarta, (20/11). Irsan Sosiawan, Anggota
Komisi XII DPR RI, meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengutamakan
kepentingan nasional terkait pengadaan data dasar geospasial dan peta dasar
wilayah. Target utama tender tersebut adalah memroduksi data dasar geospasial
skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban serta nonurban di
seluruh Tanah Air.
"Yang jelas, mestinya
memprioritaskan kepentingan nasional. Kita sendiri dulu (nasional), nanti
partnernya siapa, apakah dari China atau yang lain silahkan, itu terbuka.
Karena yang penting Indonesia jelas akan mencari partner yang strategis dan menguntungkan
Indonesia sendiri,”
kata Irsan, Kamis (20/11/2025)
Ditegaskan oleh Legislator Fraksi Partai
NasDem itu, kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Sebab, proyek
itu memiliki urgensi besar untuk menyediakan data dasar yang akurat bagi
perencanaan ruang, pengelolaan wilayah, serta penentuan potensi sumber daya alam.
"Itu menjadi suatu kemaksimalan
progres untuk kita mengetahui tata ruang dan segalanya, untuk menjadi data yang
konkrit," ungkap
Irsan.
Disampaikan oleh Irsan, dengan adanya
ketersediaan data tersebut, pemerintah bisa memastikan potensi sebuah wilayah.
Baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. "Jadi tidak
menebak-nebak agar itu menjadi suatu wilayah yang memiliki cadangan atau
potensi-potensi kekayaan alam yang ada di seluruh kepulauan Indonesia,”
sebut Irsan.
Diingatkan oleh Wakil rakyat dari Dapil
Aceh II (Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener
Meriah, Bireuen, Kota Langsa, dan Lhokseumawe) itu, agar BIG mencari mitra
kerja strategis yang menguntungkan Indonesia.
“Jangan sampai rahasia sumber daya alam
kita diketahui negara lain,” ujar Irsan.
Selain itu, diakui oleh Irsan, bahwa
dirinya belum mendengar informasi potensi tender tersebut dimenangkan oleh
perusahaan Tiongkok. Diharapkan, agar BIG menyampaikan klarifikasi terkait
desas-desus tersebut. “DPR belum menerima informasi tersebut. Kami harap BIG
bisa menjelaskannya dalam RDP dengan Komisi XII DPR mengingat urgensi
kepentingan Indonesia yang besar dalam proyek ini,” ucap Irsan.
Proyek geospasial menjadi perhatian
publik karena terkait kedaulatan data Indonesia. Sebab, perusahaan asal
Tiongkok berpotensi memenangkan tender yang dibiayai dari soft loan Bank Dunia,
dengan anggaran USD238 juta atau Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500. (JHL.877)
