Jakarta, (9/7). Pemerintah, dimintai
oleh Erna Sari Dewi, Anggota Komisi VII DPR RI, agar mengkaji ulang, terkit
rendahnya alokasi anggaran untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Dalam menjaga mutu produk nasional dan
mendukung peningkatan daya saing industri nasional, Badan tersebut memiliki
peran vital, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian lebih, dalam kebijakan
fiskal negara.
“Terkait alokasi anggaran BSN yang
dipotong drastis, ini perlu dikaji ulang. Kita harus ingat bahwa BSN adalah
aktor utama yang menjaga mutu produk nasional,” ujar Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII
DPR dengan BSN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Dinilai oleh Srikandi Partai NasDem
tersebut, pemangkasan anggaran sangat tidak tepat, terutama di tengah kondisi
industri nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Kalau kita bicara soal peningkatan daya
saing industri, maka BSN harus diperkuat. Saat industri kita tidak baik-baik
saja, lembaga seperti BSN justru sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Erna menyatakan keprihatinannya atas
perlakuan fiskal terhadap BSN yang dinilai tidak adil dibandingkan lembaga
lainnya.
"Saya melihat BSN ini seperti
dianaktirikan. Kalau dibandingkan dengan lembaga lain, ibaratnya seperti bawang
merah dan bawang putih,”
ujarnya.
Jadi sorotan, karena ketidakseimbangan
antara kinerja BSN yang tinggi dan alokasi anggarannya yang justru menurun
drastis juga.
“BSN mencatat realisasi anggaran sebesar
99,76%, tapi alokasi untuk tahun 2026 malah dipotong hingga 26%. Ini sangat
tidak berbanding lurus,”
tegas Erna.
Ditegaskan oleh Erna, karena berpotensi
menghambat pelayanan publik dan melemahkan sistem mutu nasional, Fraksi Partai
NasDem merekomendasikan, agar penurunan anggaran BSN dikaji ulang.
“Penurunan anggaran ini bisa menimbulkan
stagnasi terhadap pelayanan publik, terutama dalam menjaga mutu produk
nasional. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya.(JHL.647)
