Jakarta, (01/10). Pemerintah didesak
oleh Irma Suryani, Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IX DPR RI, untuk pastikan
kualitas, nilai gizi, dan higienitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis
(MBG).
“Kemudian fungsi Kemenkes harus tahu
betul terkait dengan nilai gizi, sanitasi yang memadai, yang bersih, yang
berkualitas, juga dengan standar higienis yang jelas,” kata Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX
DPR dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Kepala BPOM, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Rabu (1/9/2025).
Menurut Irma, harus ada mekanisme
sertifikasi yang jelas, baik terhadap SDM, dapur, maupun makanan yang akan
disuguhkan untuk anak-anak.
“Tadi BGN mengatakan akan membuat
lembaga sertifikasi lembaga independen, saya setuju. Tapi isinya bukan orang
BGN, tapi isinya harus orang BPOM, Kemenkes, dan BKKBN. Tiga institusi itu
masuk dalam situ sehingga mereka lah yang mengeluarkan sertifikasi itu,” tandasnya.
Dipandang oleh irma, BGN perlu
mematangkan kolaborasi dan dukungan anggaran bersama kementerian dan lembaga,
agar dapat diurai dan dituntaskan permasalahan MBG.
“Nanti yang mengawasi adalah dinas
kesehatan di daerah, karena otonomi daerah, maka anggarannya BGN harus mendanai
itu juga, mengeluarkan anggaran untuk itu,” tandasnya.
Tidak kala penting, dimintai juga oleh Irma,
agar ada pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di semua daerah.
“Dapur-dapur ini harus dilakukan
evaluasi, kemudian kontrol secara berkala. Baik oleh Kemenkes, BPOM dan juga
BKKBN. Tiga institusi ini benar-benar harus backup BGN,” tegasnya.(JHL.795)
