Jakarta, (28/4). Upaya pencatatan seni
ukir Jepara sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) UNESCO, bersedia dibantu
oleh Duta Besar Bosnia-Herzegovina.
"Seni ukir di Jepara memiliki
sejarah panjang karena merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Pencatatan
seni ukir sebagai bagian WBTB UNESCO sangat diharapkan oleh masyarakat
Jepara," kata
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat menerima Duta Besar
Bosnia-Herzegovina untuk Indonesia, Armin Limo, di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan,
Jakarta, Senin (28/4/2025).
Pada pertemuan tersebut , dihadiri pula oleh,
Ismunandar (Duta Besar Indonesia untuk UNESCO Periode 2021-2024), Usman Kansong
(Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat), dan Radityo Fajar Arianto
(Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat).
Diharapkan oleh Lestari, agar sejumlah
upaya kerja sama dengan pemerintah Bosnia-Herzegovina tersebut, dapat dilakukan
untuk mewujudkan harapan masyarakat Jepara, melalui mekanisme ekstensi
inskripsi yang telah dilakukan.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari,
Pemerintah Bosnia-Herzegovina telah lebih dahulu mencatatkan seni ukir Konjic
menjadi WBTB UNESCO pada 2017.
Sangat diharapkan juga oleh Rerie yang
juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)
itu, dengan tercatatnya seni ukir Jepara sebagai WBTB UNESCO kelak, eksistensi
dan upaya pelestarian seni ukir Jepara dapat terus ditingkatkan.
Duta Besar Bosnia-Herzegovina, Armin
Limo, menyatakan siap membantu masyarakat Jepara, Jawa Tengah, mewujudkan
harapan mereka, melalui sejumlah tahapan yang harus dilakukan.
Diungkapkan oleh Armin, pihaknya akan
berkoordinasi untuk membuka komunikasi dengan sejumlah kementerian di
Bosnia-Herzegovina, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Urusan Sipil,
dan Kementerian Kebudayaan.
Menurut Armin, Kementerian Kebudayaan
Bosnia-Herzegovina akan coba berbicara kepada Pemerintah Kota Konjic di
Bosnia-Herzegovina, terkait permintaan masyarakat Jepara tersebut.
Diharapkan oleh Armin, Duta Besar
Republik Indonesia untuk Bosnia-Herzegovina juga bisa melakukan pendekatan
kepada Pemerintah Kota Konjic di Bosnia-Herzegovina. (JHL.525)
