Jakarta, (27/4). Perluasan implementasi Pendidikan
Jarak Jauh (PJJ), jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi oleh Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), harus direspons dengan kesiapan
serius dari pemerintah daerah, baik teknis maupun non-teknis.
"Keberhasilan program PJJ ini sangat
bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di daerah, kapasitas tenaga
pendidik, serta akurasi data anak tidak sekolah (ATS) yang menjadi sasaran
utama," kata Wakil Ketua MPR
RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4/2026).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
(Kemendikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus, memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang
pendidikan menengah di 34 provinsi tahun ini.
Perluasan implementasi itu, dilakukan
Kemendikdasmen setelah sukses melakukan uji coba PJJ, jenjang pendidikan
menengah untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia pada 2025.
Perluasan tersebut, menargetkan 3.500 anak tidak
sekolah (ATS) untuk bisa kembali bersekolah, sebagai bagian upaya mewujudkan
pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
Lestari berpendapat, perluasan ke seluruh provinsi,
khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), memiliki kompleksitas
yang jauh lebih tinggi dibandingkan uji coba di luar negeri.
“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang seperti
saat pandemi covid-19, di mana sejumlah kendala mengemuka, antara lain guru
tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring, dan
akhirnya kualitas belajar murid menurun. Karena itu penting untuk dipersiapkan
secara matang," tegas Lestari
yang akrab disapa Rerie itu.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu
berpendapat, bahwa kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T,
membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai.
Ditambahkan olehnya, bahwa hal tersebut menjadi
tantangan utama, mengingat tidak semua daerah yang memiliki konektivitas yang
stabil.
"Kesiapan sarana dan prasarana pendukung
terkait infrastruktur digital juga harus dipastikan," ujar Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu.
Rerie mengapresiasi langkah Kemendikdasmen pada
2025 yang telah menyalurkan papan interaktif digital, laptop, dan hard disk
eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan. Namun, Anggota Majelis Tinggi
Partai NasDem itu, menekankan bahwa perangkat semata tidak cukup tanpa kesiapan
sumber daya manusia di lapangan.
"Para tenaga pengajar harus dipastikan
memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan
tersebut," tegasnya.
Ditegaskan oleh Rerie, bahwa keberlanjutan proses
belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa, sangat penting untuk
mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.(JHL.)
