Medan, (26/9). Pengawas dilakukan oleh
Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI, terhadap pengelolaan Balai
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP), atau Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Disoroti olehnya, mengenai pemanfaatan
lahan seluas 10 hektare, beserta bangunan, dan peralatan yang dinilai belum
maksimal.
“Bangunan cukup besar, tapi ada beberapa
yang kosong. Ini perlu dimaksimalkan, meski tentu sangat bergantung pada
anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Felly seusai melakukan pengawasan ke BLK
Medan, Sumatra Utara, Kamis (25/9/2025).
Meski demikian, kinerja Kepala BLK Medan
yang dinilai inovatif, diapresiasi oleh Felly, karena mampu menjalin kerja sama
dengan asosiasi pengusaha, seperti Apindo dan sejumlah industri dalam
penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.
Tahun ini, BLK Medan berhasil melatih
sekitar 1.000 peserta. Namun angka tersebut masih jauh dari kebutuhan,
mengingat tingkat pengangguran di Sumatera Utara masih tinggi, yakni lebih dari
400 ribu orang.
Pelatihan di BLK, Menurut Felly, harus
menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah. Dicontohkan olehnya, bahwa
ada sejumlah peralatan yang kurang diminati calon tenaga kerja di Sumut,
sementara kebutuhan justru lebih tinggi di Pulau Jawa.
“Kenapa tidak digeser saja? Agar tepat
sasaran dan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan,” katanya.
Ditekankan oleh Legislator Partai NasDem
itu, mengenai pentingnya manajemen nasional yang lebih terarah dalam mengelola
BLK di seluruh Indonesia. Mulai dari penyebaran peralatan, pengadaan yang
sesuai kebutuhan kekinian, hingga peningkatan kualitas instruktur.
“Pelatih jangan dibiarkan statis. Mereka
juga harus di-upgrade agar kompetensinya sesuai dengan perkembangan dunia
kerja,” tegasnya.
Ditambahkan oleh Felly, pengelolaan BLK
membutuhkan anggaran besar. Namun, investasi tersebut sepadan jika mampu
menghasilkan tenaga kerja terampil, yang bisa terserap di pasar nasional maupun
internasional.
“Kita perlu duduk bersama antara
pemerintah, DPR, dan dunia usaha untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Gedung
dan peralatan yang ada jangan hanya berdiri, tapi harus diisi dan diperbaharui
agar relevan dengan perkembangan zaman,” pungkasnya. (JHL.788)
