Data News

Pemahaman Masyarakat mengenai Pentingnya Kebijakan Pro Perempuan harus

Padang, (22/5). Perguruan tinggi dan sejumlah pihak terkait, harus mampu memberi pemahaman kepada masyarakat, mengenai pentingnya kebijakan yang pro terhadap perempuan di Tanah Air.

"Berdasarkan data KPU, meskipun sekitar 51?ri populasi pemilih adalah perempuan, tetapi keberpihakan pemilih tidak kepada perempuan. Kondisi itu memperlihatkan di kalangan perempuan pun belum memahami pentingnya kebijakan yang pro perempuan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada Seminar Kebangsaan bertema Kepemimpinan Perempuan untuk Menyejahterakan Bangsa di Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/5/2025).

Menurut Lestari, harus secara masif dilakukan upaya untuk peningkatan pemahaman, mengenai pentingnya peran perempuan dalam melahirkan kebijakan publik. Seharusnya para pemangku kepentingan di sejumlah sektor, termasuk perguruan tinggi, dapat berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tersebut.

Dijelaskan oleh Rerie, sapaan akrab Lestari, Pasalnya, sejumlah kebijakan terkait perempuan saat ini masih jauh dari harapan.

Dicontohkan oleh Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, dalam kebijakan terkait keterwakilan perempuan di parlemen, hingga saat ini realisasinya secara umum baru tercapai 21,9?ri 30% yang ditargetkan.

Selain itu, disampaikan juga oleh Rerie, sistem yang berlaku saat ini menempatkan perempuan menjadi pihak yang dilemahkan dan perempuan kerap ditempatkan sebagai pelengkap semata.

Dijelakan olehnya, dalam perspektif budaya di Nusantara, pada umumnya juga menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, memuji Sumatra Barat yang memiliki filosofi Bundo Kanduang, yang mencerminkan sosok perempuan bijaksana yang berperan sebagai pemimpin kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau.

Perempuan di Sumatra Barat juga diajak oleh Rerie, agar turut berperan aktif didalam upaya untuk meningkatkan peran perempuan, sebagai pemimpin dan bagian dari proses pengambilan keputusan, pada kebijakan publik di Tanah Air. (JHL.565)

Back to Top