Jakarta, (04/11). Diungkapkan Cindy Monica
Salsabila, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, pentingnya
undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, undang-undang harus
menjadi jembatan bagi kepentingan
rakyat, bukan penghalang.
"Setiap kebijakan yang kita ambil harus
mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Cindy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat
Umum (RDPU) Baleg DPR dengan Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC),
dan Komnas Perempuan dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan
Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, pekan
lalu.
Ditambahkan oleh Legislator NasDem dari Dapil
Sumatra Barat II (Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman
Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman) itu, bahwa proses
legislasi bukan hanya tentang pembuatan aturan, tetapi juga mendengar suara
rakyat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang
diambil dalam pembentukan undang-undang dapat membawa manfaat langsung kepada
masyarakat, terutama dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh anggota Baleg diajak
oleh Cindy untuk aktif berdialog dengan konstituen dan memahami tantangan yang
dihadapi rakyat.
“Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangatlah
penting. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan undang-undang yang
relevan dan efektif,” tukasnya.
Di akhir paparannya, diharapkan oleh Cindy, ke
depan seluruh undang-undang yang dihasilkan dapat menjadi alat pemberdayaan
rakyat, sehingga mereka merasakan langsung dampak positif dari kebijakan yang
diambil.
“Mari kita bekerja bersama untuk memastikan setiap
undang-undang yang dihasilkan membawa harapan dan perubahan yang nyata bagi
masyarakat,” pungkasnya. (JHL.412)
