Jakarta, (30/6). Amelia Anggraini,
selaku Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Paartai NasDem, mendorong
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), mengevaluasi prosedur evakuasi WNI di negara
konflik. Hambatan struktural dalam upaya evakuasi harus ditangani secara
sistematis.
“Saya melihat ada kebutuhan yang
mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur evakuasi WNI,
agar kita tidak tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti
Filipina yang responsnya lebih cepat,” kata Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan
Menlu Sugiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Menlu beserta jajaran, dimintai oleh Amelia,
untuk memastikan bahwa hambatan struktural dalam upaya evakuasi WNI, baik dari
sisi logistik, personel, maupun koordinasi lintas instansi dapat ditangani
secara sistematis.
“Sebaiknya Kemenlu melalui satuan tugas
khusus tanggap krisis yang telah dibentuk, dapat bersiaga 24 jam. Kesiapsiagaan
ini penting untuk memperkuat kepercayaan WNI terhadap negara dalam situasi
genting,” tandasnya.
Legislator Partai NasDem tersebut, juga
mendorong resiliensi terhadap lonjakan harga minyak global. Situasi geopolitik
yang tidak stabil, seperti ketegangan di kawasan Timur Tengah, menjadi
pengingat pentingnya penguatan diplomasi energi Indonesia, termasuk melalui
kerja sama transisi energi dan diversifikasi pasokan.
“Sejauh mana langkah konkret diplomasi
energi yang telah dilakukan Kemenlu untuk mendiversifikasi mitra pasokan minyak
Indonesia, guna mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu, misalnya
Timur Tengah? Apakah diplomasi energi kita berhasil saat lawatan ke Rusia
terakhir?” tanya
Amelia.
Lebih Lanjut, disinggung juga oleh
Amelia, mengenai kekosongan pos Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan PBB.
Padahal, Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global.
“Kekosongan ini berisiko melemahkan
diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang cepat,” imbuhnya.
Kemenlu, dimintai Anggota Badan Kerja
Sama Antar Parlemen DPR RI itu, untuk menjelaskan hambatan apa yang menyebabkan
penempatan dubes di dua pos tersebut tertunda.
“Akibatnya, kita enggak bisa memprotes
ketika Amerika dengan cepat dan luwes menerapkan soal tarif, dan keputusan
Amerika menyerang Iran yang bisa saja memicu eskalasi,” tegasnya.(JHL.627)
