Jakarta, (03/10). Indonesia harus mewaspadai
eskalasi konflik yang berdampak pada kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dan
Taiwan. Ini sebagai bagian dari pelaksanaan amanah konstitusi untuk ikut
melaksanakan ketertiban dunia.
"Kita harus ikut mencari jalan agar tidak
terjadi konflik antara Tiongkok dan Taiwan, sebagai bagian langkah menjalankan
amanah konstitusi kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia," kata Lestari Moerdijat, legislator dari Dapil II
Jawa Tengah, dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Pengaruh Hubungan
China dan Taiwan Bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu
(2/10).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D
(Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Arifianto Sofiyanto (Direktur
Asia Timur, Kementerian Luar Negeri RI), Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si
(Pengamat Militer), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan
Internasional, Universitas Indonesia). Selain itu, hadir pula Muhammad Farhan
(Anggota Komisi I DPR RI Periode 2019-2024) sebagai penanggap.
Sejarah konflik politik kedua negara tersebut, ujar
Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024 itu, sejatinya memberi dampak signifikan
pada perdagangan bilateral, baik Indonesia-Tiongkok maupun Indonesia-Taiwan.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, Indonesia
harus mewaspadai sejumlah dampak turunan yang akan ditimbulkan dari konflik
antara Tiongkok-Taiwan. Apalagi, jelasnya, saat ini juga terjadi ketegangan
antara Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina yang memengaruhi berbagai sektor di
tingkat global.
Terpenting, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai
NasDem itu, kita mesti menempatkan Indonesia pada konstelasi kedua negara
tersebut dalam konteks hubungan bilateral dan diplomasi untuk kepentingan dalam
negeri.
Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI
Arifianto Sofiyanto mengungkapkan pengelolaan hubungan Indonesia dengan
Tiongkok dan Taiwan selama ini bersandar pada kesepakatan kebijakan satu China.
Disampaikan Arifianto, Hubungan Indonesia dengan
Taiwan, dilakukan melalui satu kantor dagang. Perwakilan Indonesia di Taiwan adalah
kantor dagang. Demikian juga kantor perwakilan Taiwan di Indonesia dinamakan
Taiwan Economic and Trade Office (TETO), lembaga yang mengurusi perdagangan.
Secara resmi, dijelaskannya, Indonesia tidak menjalin hubungan politik dengan
Taiwan sebagai negara, melainkan sebagai entitas ekonomi.
Ditambahkan Arifianto, Padahal Indonesia memiliki
sejumlah kepentingan di Taiwan, seperti antara lain perlindungan WNI yang
bekerja di Taiwan, kerja sama ekonomi, capacity building dalam bentuk
pendidikan dan kebudayaan. Karena saat ini di Taiwan ada 355 ribu WNI, yang
didominasi para pekerja migran Indonesia. Menurutnya, dinamika konflik Selat
Taiwan saat ini membutuhkan kepekaan atau sensitivitas Indonesia dan lembaga
negara dalam bersikap untuk ditingkatkan.
Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie
berpendapat ada kerugian bila kita tidak bisa menjalin hubungan langsung dengan
suatu negara. Menurutnya, berbagai macam
kejadian luar biasa akan terjadi pada konflik kawasan Laut China Selatan.
