Jakarta (2/5). Terkait perubahan
perilaku bisnis pariwisata terutama wisatawan, gejolak pasar akibat pandemi,
krisis iklim, serta faktor geopolitik, membuat Fraksi Partai NasDem khawatir.
Diakui oleh Ketua Kelompok Fraksi Partai
Nasdem Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, dalam diskusi kelompok terfokus (FGD)
bertajuk RUU Kepariwisataan: Penguatan Tata Kelola Pariwisata terhadap Rencana
Pembentukan Indonesia Tourism Board (ITB), Indonesia belum mampu menghadapi
kondisi tersebut.
"Adanya pandemi, krisis iklim,
geopolitik bahkan terbentuknya pasar-pasar baru, kita harus jujur dan mengakui
bahwa kita belum bisa menghadapi tantangan dan dinamika ini" ungkap Erna dihadapan para peserta FGD
yang berlangsung di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Jakarta, Jumat
(2/5/2025).
Lebih lanjut disampaikan oleh Erna,
bahwa hingga sekarang Indonesia belum memiliki
lembaga yang mewakili pariwisata. "Kita belum punya wajah
tunggal yang mewakili Indonesia di panggung internasional," tukasnya.
Meski demikian, dirinya optimistis bahwa
perubahan ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU
Kepariwisataan) akan menjadi UU baru yang berdaya guna.
"Kita jadikan bersama-sama RUU
Pariwisata ini bukan hanya indah dalam pasal-pasalnya, tetapi tidak mandul
dalam realitasnya. Kita jadikan RUU pariwisata yang akan menjadi undang-undang
nanti, ada badan promosi yang tidak hanya hebat di atas kertas, tapi juga hebat
di mata dunia,"
kata Erna.
FGD yang diselenggarakan oleh Fraksi
Partai NasDem tersebut, dihadiri oleh beberapa pembicara yaitu, Ni Luh Enik
Ermawati (Wakil Menteri Pariwisata), Hariyadi Sukamdani (Ketum GIPI), Agus
Pahlevi (Ketum ASPPI), dan Azril Azahari (Guru Besar Institut Pariwisata
Trisakti).
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh
anggota komisi VII dan anggota DPR
Fraksi NasDem seperti Rico Sia, Arjuna Sakir, dan Lita Machfud Arifin. (JHL.534)