Dalam
menghadapi pemilihan umum 2024 yang akan datang, peran Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) dalam meminimalkan potensi kebocoran data telah mendapatkan
perhatian yang signifikan. Muhammad Farhan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Indonesia yang berpengalaman dari Komisi I, menekankan bahwa kedua
landasan hukum dan dukungan anggaran sangat penting untuk memberdayakan BSSN
dalam mengamankan pemilu 2024 dengan efektif. Hal ini diungkapkan Farhan setelah
menghadiri pertemuan kerja dengan Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn.) Hinsa
Siburian, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (23/8).
"BSSN ini dasar hukumnya perlu kita perkuat.
Tapi, perlu diingat, kalau cuma dikasih pasal tapi enggak dikasih anggaran
sangat disayangkan juga. Kayak dikasih mobil tapi enggak dikasih bensin," ujar Farhan
Legislator dari
partai NasDem ini menjelaskan bahwa potensi serangan siber selama pemilu 2024
diproyeksikan akan meningkat, terutama menjelang hari pemungutan suara pada 14
Februari 2024. Salah satu saran utama yang disampaikan oleh BSSN selama
pertemuan kerja dengan Komisi I DPR adalah melibatkan BSSN dalam fase
penyelidikan tindak kejahatan siber terkait teknologi informasi (ITE).
Menanggapi
masukan ini, Farhan menyatakan dukungannya untuk diskusi lebih lanjut mengenai
peningkatan peran BSSN dalam penyelidikan kasus-kasus terkait ITE. Ia
menekankan perlunya sinkronisasi regulasi untuk memastikan implementasinya
tidak menimbulkan kontroversi.
"Kita sangat pengen peran BSSN masuk dalam
(perubahan) undang-undang ini, tapi kita mesti pastikan melalui sinkronisasi
dengan aturan lainnya. Ini penting supaya tidak bertentangan," jelas Farhan.
Farhan juga
mengumumkan bahwa Komisi I DPR akan membahas lebih dalam
rekomendasi-rekomendasi BSSN dalam pertemuan yang akan datang pada hari Senin
(28/8). Saat negara bersiap menghadapi pemilu 2024, kolaborasi antara lembaga
legislatif dan lembaga keamanan siber seperti BSSN menjadi kunci untuk menjaga
integritas dari proses demokratisasi.
