26/2/2024 09:30
Jakarta, (25/2). Hak
angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
dinilai oleh Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias
Cak Imin (AMIN) sebagai instrumen keadilan yang diberikan kepada masyarakat.
"Hak angket adalah salah satu jalan yang bisa
mencari keadilan bagi masyarakat," kata juru bicara Timnas AMIN Muhammad Iqbal dalam program Crosscheck
by Medcom.id bertajuk 'Dinasti Politik Jokowi Kena Slepet Hak Angket?' di akun
YouTube Medcom.id, Minggu (25/2).
Tiga Sekretaris Jenderal
(Sekjen) partai Koalisi Perubahan telah menyampaikan dukungan terhadap hak
angket dalam pertemuan beberapa waktu lalu. Saat ini, tindak lanjut usai masa
reses awal Maret 2024 sedang ditunggu oleh kubu pendukung AMIN.
"Tiga sekjen sudah bertemu dan bersepakat
untuk mendukung hak angket ini dan kami masih menunggu masa reses," ujar Iqbal.
Selain itu, PDIP juga
ditunggu oleh kubu AMIN. Intensitas komunikasi Timnas AMIN dengan PDIP, yang
merupakan penggagas hak angket, diyakini semakin meningkat. "Kita sedang berkomunikasi nya dengan
berbagai pihak. Tapi semua mekanisme kita coba," ucap Iqbal.
Sebelumnya, partai
pengusungnya, PDIP, didorong oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk
mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket
dianggap sebagai salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan
Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.(JHL.45)
