Data News

Kolaborasi Kuat pemerintah dan masyarakat dibutuhkan dalam pengendalian DBD.

Jakarta, (4/3). Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kecepatan pencegahan dan penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah tersebut, dengan tujuan menekan angka kematian akibat penyakit yang ditemukan di Indonesia sejak 1968 itu.

"Kecepatan penanganan kasus DBD salah satu kunci untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Dibutuhkan penanganan yang menyeluruh menghadapi lonjakan kasus DBD di sejumlah daerah di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) dalam keterangan tertulisnya, Senin (4 Maret).

Menurut catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penyebab peningkatan kasus DBD adalah vektor nyamuk DBD yang belum terkendali, masa pancaroba, dan langkah mengubur, menguras, dan menutup (3M) tempat penampungan air serta barang bekas yang belum menjadi kebiasaan masyarakat.

Hingga akhir Februari 2024, tercatat oleh Kemenkes terdapat 16.000 kasus DBD di seluruh Indonesia dengan 124 kasus kematian. Menurut Rerie, kesigapan dengan didukung kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam menghadapi peningkatan kasus DBD. Rerie berpendapat siklus peningkatan kasus DBD yang terjadi sejatinya bisa diantisipasi dengan baik.

dengan konsisten masyarakat diajak untuk melakukan gerakan 3M dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selain itu, tambah Rerie, sosialisasi terkait gejala dan langkah antisipasi bila ada keluarga yang diduga terkena DBD juga harus dilakukan secara massif, sehingga pertolongan pertama dapat segera dilakukan dengan tepat.

Lebih dari itu, diharapkan oleh anggota Majelis Tinggi Partai NasDem agar dilakukan kajian yang menyeluruh oleh pemerintah dalam upaya mengendalikan atau menghentikan penyebaran DBD di Tanah Air.(JHL.67)

Back to Top