Sumedang, (12/3). Ketua
Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen mendukung penguatan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), baik dari sisi pembelajaran maupun
pengembangan kelembagaan.
Dinilai oleh Rifqi,
sapaan Rifqinizamy, bahwa penguatan IPDN penting sebagai lembaga pendidikan
yang menyiapkan kader birokrasi pemerintahan yang berkualitas, baik di tingkat
pusat maupun daerah.
“Satu, komitmen DPR RI
untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan Institut Pemerintahan Dalam
Negeri dalam segala aspek pembelajaran dan kegiatan-kegiatan nonpembelajaran,” ujar Rifqi dalam
Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kampus IPDN, Sumedang, Jawa
Barat, Rabu (12/3/2026).
Dijelaskan olehnya,
bahwa dukungan DPR terhadap penguatan IPDN juga diwujudkan melalui peningkatan
alokasi anggaran. Ia menyampaikan pada 2025 anggaran IPDN berada di kisaran
Rp578 miliar dan pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar.
“Kami juga akan
mengupayakan percepatan atau akselerasi pembangunan infrastruktur di IPDN yang
berdasarkan jumlah praja dan ketersediaan infrastruktur yang ada itu belum
berbanding proporsional. Karena itu kami mengupayakan adanya bantuan Presiden
untuk nanti diberikan kepada IPDN tahun 2026 ini,” tuturnya.
Selain penguatan
kelembagaan dan infrastruktur, ditegaskan juga oleh Komisi II, mengenai komitmen
untuk mempererat hubungan dengan ekosistem purna praja di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungan
tersebut turut hadir para gubernur, bupati, wali kota serta sejumlah pejabat
eselon I dari kementerian/lembaga yang merupakan alumnus APDN, STPDN, maupun
IPDN.
“Bagi kami penting
karena para alumni purna praja ini adalah backbone bagi birokrasi kita dan
tidak ada satupun visi, misi pembangunan, pemerintahan, baik di tingkat pusat,
provinsi, kabupaten, kota, tanpa didukung oleh birokrasi bisa berjalan dengan
baik dan efektif,” kata Rifqi.
Oleh karena itu, dinilai
Komisi II DPR, bahwa penting membangun hubungan emosional yang kuat antara DPR
dengan para purna praja. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi
antara lembaga legislatif dengan para alumni IPDN yang saat ini berkiprah di
berbagai tingkatan pemerintahan.
Sebagai informasi,
pagu DIPA IPDN pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp814.828.882.000 yang
dialokasikan untuk layanan praja sebesar Rp416 miliar dan dukungan administrasi
Rp398 miliar.
Sebanyak 66,53%
anggaran tersebut dialokasikan untuk kampus IPDN di Jatinangor dan Jakarta,
sementara sisanya tersebar di kampus IPDN Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan
Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan kisaran alokasi
4,79-7,03%.
Sementara itu, terkait
rencana bantuan Presiden untuk penguatan infrastruktur IPDN, Kementerian PU
telah melakukan survei pada 2025. Bantuan tersebut direncanakan senilai Rp103
miliar untuk pembangunan 72 ruang kelas serta perbaikan 10 wisma praja utama. (JHL.7)
